Salin Artikel

Polemik Zulkifli Hasan dan Risiko Jokowi Angkat Menteri dari Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman resesi akibat krisis dan energi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menasihati para menterinya untuk bekerja ekstra dalam menghadapi tantangan yang tak mudah.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara di Jakarta pada Rabu (13/7/2022) lalu.

"Menteri tidak bisa bekerja biasa-biasa. Harus bekerja ekstra. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro bahkan supermikro, melihat detail satu per satu," kata Jokowi dikutip dari Kompas.id.

Saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi rencana perombakan atau reshuffle kabinet, Jokowi hanya menjawab singkat.

"Hmm, kata siapa!" ujar Jokowi sambil tersenyum saat bersantap siang dengan para pemimpin redaksi.

Jokowi memang sudah berulang kali memperingatkan supaya menteri-menterinya fokus bekerja.

Hal itu sudah dia sampaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Paling terbaru, Jokowi meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dilantik pada 15 Juni 2022 lalu supaya fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng.

Pernyataan itu disampaikan Presiden merespons sikap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, yang meminta warga memilih anaknya saat kegiatan pembagian minyak goreng di Bandar Lampung baru-baru ini.

"Ya saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Mendag yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp 14.000," ujar Jokowi usai memberikan bantuan sosial kepada pedagang dan warga di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

"Paling penting itu, tugas dari saya itu," lanjutnya memberikan penekanan.

Kepala negara pun menegaskan, perintah untuk fokus bekerja bukan hanya ditegaskan kepada Mendag Zulkifli Hasan saja, melainkan semua menteri di kabinet.

Jokowi juga menekankan supaya menteri-menteri yang tugasnya berkaitan dengan pangan dan energi harus lebih berkonsentrasi dalam bekerja.

"Semuanya harus fokus bekerja utamanya yang berkaitan dengan energi sama pangan. Itu penting, jadi saya urus terus urusan BBM. Berkaitan dengan energi, batu bara semuanya karena dunia terdisrubsi di energi dan pangan," jelas Jokowi.

"Jadi konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini," tambahnya.

Konsekuensi

Menurut Direktur Trias Politika Agung Baskoro, teguran Jokowi kepada Zulkifli Hasan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari keputusan presiden dalam merombak kabinet.

Sebab Jokowi yang memutuskan mengangkat Zulkifli yang merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

"Sebenarnya hanya konsekuensi dari pilihan Presiden mengangkat menteri dari parpol. Apalagi Zulhas Ketum sebagaimana beberapa menteri lain yang juga Ketum," kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/7/2022).

Dengan mengangkat menteri dari kalangan partai politik pendukung pemerintah, maka menurut Agung memang membuat Jokowi terkesan ingin menampung partai koalisi di kabinet.

Tentu saja jika para menteri yang berasal dari partai politik itu melakukan pelanggaran etika politik di tahun-tahun politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, maka masyarakat juga pasti bakal bereaksi.

"Artinya jika dari hulu saja ada problem etik menyandera, tinggal menunggu waktu saja rentetan hal-hal lain yang bertentangan dengan nalar publik atau conflict of interest mengemuka," ucap Agung.

"Jika sudah demikian, maka Presiden mau tak mau harus intensif mengingatkan bila tak mau mengganti (reshuffle) menteri yang bersangkutan," lanjut Agung.

Risiko

Di sisi lain, menurut pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk, potensi pelanggaran etika dari para menteri di kabinet Indonesia Maju yang berasal dari partai politik adalah risiko yang harus ditanggung pemerintah.

"Ya ini risiko dari pluralisme democracy yang unconsolidated sebenarnya dari format demokrasi yang kita pilih, yang terjemahannya adalah multi partai yang ekstrem yang pecah-pecah (unconsolidated) alias sebenarnya fragmented," ujar Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/7/2022).

Menurut Hamdi, dengan pola koalisi dalam pemerintahan seperti maka setiap kelompok akan mencoba menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing.

Apalagi partai politik yang ada saat ini menurut Hamdi tidak mempunyai basis ideologi yang kuat sebagai penentu untuk berkoalisi.

"Dia hanya dicoba dikonsolidasi dengan pola 'koalisi' yang tiap pemilu berubah-ubah pola dan aktornya. Sesuai kepentingan pragmatis aktor dalam hal ini partai politik saja. Tidak ada basis ideologis (plaftorm) yang bisa dipegang dalam setiap koalisi yang terjadi," ujar Hamdi.

Hamdi menilai pola seperti itu yang menjadi akar masalah di pemerintahan selepas era Reformasi.

Sebab Presiden, kata Hamdi, mencoba membentuk komposisi kabinet dengan hasil negosiasi dengan para partai pendukungnya yang juga mempunyai kepentingan masing-masing.

"Di mana akhirnya menteri yang berasal dari macam-macam partai itu kepentingan politiknya masing-masing, tidak terikat oleh koalisi pemerintahan sebenarnya," ucap Hamdi.

(Penulis Ardito Ramadhan | Editor Diamanty Meiliana)

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/16394311/polemik-zulkifli-hasan-dan-risiko-jokowi-angkat-menteri-dari-parpol

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

BNPB: Total Ada 325 Titik Pengungsian Gempa Cianjur

Nasional
Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Cuaca Tak Mendukung, Polri Lanjutkan Pencarian Helikopter yang Jatuh di Belitung Timur Besok

Nasional
Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, 'Lost Contact'

Helikopter Milik Polri Jatuh di Laut Belitung Timur, Polri: Betul, "Lost Contact"

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

UPDATE Gempa Cianjur 27 November: Total Korban Meninggal 321 Orang, 11 Hilang

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Ingin 'Happy Ending', yang Diusung Capres 2024 'All Jokowi's Man'

Pengamat Sebut Jokowi Ingin "Happy Ending", yang Diusung Capres 2024 "All Jokowi's Man"

Nasional
Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Pengamat Sebut Pernyataan Jokowi Pemimpin 'Berambut Putih' Dukungan ke Ganjar, Etis atau Tidak?

Nasional
'Fit And Proper Test' Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

"Fit And Proper Test" Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Nasional
Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Temui Korban Gempa Cianjur, Mendag Zulhas Salurkan Bantuan Uang Tunai Rp 500.000 per KK

Nasional
Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi 'King Maker' Pilpres 2024

Kerap Singgung Kriteria Capres, Jokowi Disebut Ingin Jadi "King Maker" Pilpres 2024

Nasional
Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat 'Prank', yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Pengamat Sebut Dukungan Jokowi ke Prabowo Ibarat "Prank", yang Sebenarnya adalah ke Ganjar

Nasional
Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Disusul Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Tim Gabungan Distribusikan Bantuan ke 2 Kecamatan Terdampak Gempa Cianjur

Nasional
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Polri Berada di Bawah DPR

Nasional
Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Di Bawah Guyuran Hujan, Mensos Sisir Korban Gempa Cianjur di Area yang Sulit Dijangkau

Nasional
PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

PKS Sebut Tampilan Fisik Tak Ada Kaitannya dengan Kemampuan Memimpin Bangsa

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.