Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] 7 Kejanggalan Versi KontraS di Kasus Penembakan Brigadir J | Manuver PDI-P Jajaki Kerja Sama dengan Partai Demokrat dan PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) soal 7 kejanggalan dalam kasus penembakan Brigadir J menjadi yang terpopuler.

Kemudian rencana PDI Perjuangan yang menjajaki kerja sama dengan Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi berita terpopuler kedua.

1. Kontras sebut 7 kejanggalan kasus penembakan Brigadir J

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, ada tujuh kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7/2022).

"(Pertama) terdapat disparitas waktu yang cukup lama," ujar Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).

Hal itu berkaitan dengan pengungkapan peristiwa tersebut ke publik, yang baru dilakukan dua hari setelah kejadian terjadi.

Kedua, kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian dinilai berubah-ubah.

Ketiga, ada luka sayatan yang ditemukan pada jenazah Brigadir J di bagian muka. Hal ini juga disampaikan oleh pihak keluarga korban.

"(Kejanggalan keempat) keluarga sempat dilarang melihat kondisi jenazah," ucap Anandar.

Kejanggalan kelima, CCTV di sekitar lokasi yang dalam kondisi mati saat peristiwa terjadi.

Kejanggalan berikutnya, Ketua RT di lokasi kejadian tidak diberitahu dan tidak mengetahui peristiwa dan proses olah tempat kejadian perkara (TKP).

Terakhir, keberadaan Kadiv Propam saat peristiwa terjadi juga tidak diketahui secara pasti.

Namun, yang menjadi sorotan Kontras adalah perbedaan keterangan Polri dan keterangan pihak keluarga terkait luka yang dialami oleh Brigadir J.

Pihak keluarga mengatakan, ada empat luka tembak pada tubuh Brigadir J, yakni dua luka di dada, satu luka tembak di tangan, dan satu luka tembak lainnya di bagian leher.

Pihak keluarga juga menyebut terdapat luka sayatan senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki.

"Hal ini berlainan dengan keterangan kepolisian yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh luka dari lima tembakan," ucap Anandar.

2. Manuver tajam PDI-P jajaki kerja sama dengan Demokrat atau PKS

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya yang tak lain adalah Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menemui semua ketua umum partai politik tanpa terkecuali.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul bilang, Megawati tak memerintahkan putrinya untuk bertemu dengan satu atau dua petinggi parpol saja, melainkan seluruhnya.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Dengan demikian, kata Bambang, bukan tidak mungkin Puan menjadwalkan pertemuan dengan dua partai yang sempat disebut sulit bekerja sama dengan PDI-P, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Kendati begitu, menurut dia, Megawati tidak memiliki pesan khusus agar Puan mengunjungi partai tertentu terlebih dahulu.

"Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji (satu), ini nomor dua, tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu, 'Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY (Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa," ucap Bambang.

"Oh, kira-kira ideologinya agak berjauhan, misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS Ahmad Syaikhu) dulu ya monggo," tuturnya.

Bambang menambahkan, sejak beberapa waktu lalu Mega memang telah menugaskan Puan untuk bersilaturahmi ke partai-partai politik.

Namun, silaturahmi itu baru akan dilakukan setelah Ketua DPR RI tersebut menuntaskan kunjungannya ke jajaran PDI-P di daerah.

"Jadi sebelum ketemu dengan ketua-ketua partai, dia (Puan) ingin mendengarkan dulu suara di bawah, setelah itu baru dia akan jalan-jalan (bertemu ketua umum-ketua umum partai)," katanya.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya terbuka menjalin komunikasi politik dengan PDI-P.

“Selama ini Partai Demokrat tak memiliki hambatan atau kendala apa pun untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk PDI-P,” sebutnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/7/2022).

Herzaky mengeklaim, komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani juga berjalan dengan baik.

Sambutan hangat atas manuver PDI-P juga ditunjukkan oleh PKS.

Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengungkapkan, partainya selalu terbuka ke partai lain yang ingin bersilaturahmi.

"PKS sangat welcome. Jangankan didatangi, PKS saja sudah duluan keliling silaturahim ke rumah setiap partai, termasuk PDI-P," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Nabil mengungkapkan, PKS bakal menerima rencana silaturahmi Puan, baik sebagai Ketua DPP PDI-P maupun Ketua DPR.

Dia mengeklaim, partainya konsisten menyuarakan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam membangun bangsa, meski mengambil posisi yang berbeda di pemerintahan.

"Bagi kami, tidak ada sekat yang membatasi komunikasi politik kami dengan semua elemen politik manapun di negeri ini," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/05375271/populer-nasional-7-kejanggalan-versi-kontras-di-kasus-penembakan-brigadir-j

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

Israel di Piala Dunia U-20: Ditolak Politisi, Tidak Dipersoalkan Palestina

Nasional
Arteria Enggan Terima Tantangan Mahfud: Beliau Saya Anggap Guru dan Orangtua

Arteria Enggan Terima Tantangan Mahfud: Beliau Saya Anggap Guru dan Orangtua

Nasional
Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi Naik, Kini Capai 75 Persen

Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi Naik, Kini Capai 75 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah Bayar Zakat lewat Baznas

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah Bayar Zakat lewat Baznas

Nasional
Lanud Soewondo Medan Bakal Direlokasi, Luhut Minta Teknis Pembebasan Lahan segera Dibuat

Lanud Soewondo Medan Bakal Direlokasi, Luhut Minta Teknis Pembebasan Lahan segera Dibuat

Nasional
Polri: Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Meningkat, Bisa Capai 123,8 Juta Orang

Polri: Pemudik Lebaran 2023 Diprediksi Meningkat, Bisa Capai 123,8 Juta Orang

Nasional
MAKI Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK ke Bareskrim Siang Ini

MAKI Laporkan Menko Polhukam, Menkeu, dan Kepala PPATK ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Imigrasi Australia Sarankan Indonesia Deteksi Dini Orang Asing Jauh Sebelum Mereka Tiba

Nasional
Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Panglima TNI Berangkatkan 850 Personel Satgas Monusco untuk Misi Perdamaian di Kongo

Nasional
KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

KPK Ungkap Modus Korupsi Beras Bansos, Seolah Sudah Didistribusikan padahal Tidak

Nasional
Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Kronologi Kabar Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu, Bermula dari Mahfud MD

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies Lebih Kecil di Kalangan Perempuan

Nasional
Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke