Peternak Diperkirakan Rugi Rp 788,81 M, Ombudsman Nilai Kementan Lambat Tangani PMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkirakan kerugian peternak sapi yang terdampak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mencapai Rp 788,81 miliar.

Anggota ORI, Yeka Hendra mengatakan kerugian itu mengacu pada data yang diunggah siagapmk.id. Pada laman itu disebutkan sebanyak 366.540 ekor sapi sakit, 140.321 sembuh, 2.419 mati, potong bersyarat 3.698 ekor, dan belum sembuh 220.102 ekor.

“Diperkirakan potensi kerugian yang dialami oleh peternak sapi tidak kurang dari Rp 788,81 miliar,” kata Yeka dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid, Kamis (14/7/2022).

Hendra mengatakan, kerugian miliaran rupiah tersebut belum termasuk masalah yang dihadapi peternak sapi perah. Pendapatan mereka merosot akibat produksi susu menurun.

Ia mencontohkan, berdasarkan data yang dihimpun Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), sebanyak 79.934 sapi perah yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terpapar wabah PMK.

Masing-masing provinsi tersebut mengalami penurunan produksi 137,14 ton, 66 ton, dan 535,71 ton. Menurut Hendra, karena kemerosotan ini, impor sapi meningkat.

“Potensi kerugiannya tidak kurang dari Rp 6 miliar per hari, atau dalam satu bulan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah,” ujar Hendra.

Lebih lanjut, Hendra menilai penanganan wabah PMK oleh Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung lambat.

Salah satunya dalam penerbitan Kepmentan No. 517 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmentan No. 510 Tahun 2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku pada tanggal 7 Juli 2022.

“Ombudsman menilai, bahwa penetapan Kepmentan ini sangat lambat, semestinya hal ini bisa ditetapkan paling lambat Tanggal 23 Juni 2022,” tutur Hendra.

Hingga saat ini, berdasarkan catatan siagapmk.id, vaksinasi terhadap hewan ternak di 22 provinsi baru menyasar 476.650 ekor.

Sementara, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cakupan vaksinasi baru 450.490 ekor.

“Dalam satu bulan terakhir masih terdapat perbedaan data antara BNPB dan Kementan,” tuturnya.