Salin Artikel

Selain Zulkifli Hasan, Ini Deretan Menteri Jokowi yang Jabat Ketua Umum Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memang tak lagi melarang menterinya rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Larangan itu sempat dibunyikan Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Namun, di periode kedua, Jokowi jelas mengatakan bahwa menteri Kabinet Indonesia Maju boleh dari kalangan pimpinan partai politik.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2019.

Oleh sejumlah pihak, langkah Jokowi itu dinilai sebagai kemunduran. Sebab, masuknya pimpinan partai politik di pemerintahan dianggap rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Hal demikian yang kini tampak dari aksi bagi-bagi minyak goreng oleh Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Sembari membagikan minyak secara cuma-cuma ke warga yang hadir di acara pasar murah PAN di Lampung, Sabtu (9/7/2022), Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, mengampanyekan putrinya, Futri Zulya Savitri.

Kepada warga yang hadir, Zulhas mengatakan, tak perlu mengeluarkan uang untuk membeli minyak goreng karena minyak itu telah dibayar seluruhnya oleh putrinya.

Sebagai gantinya, warga diminta memilih Futri yang hendak maju sebagai calon legislatif PAN Dapil Lampung 1 di Pemilu 2024.

“Sudah bawa uangnya (untuk beli minyak goreng)? Uangnya enggak usah, dikantongi aja. Rp 10.000 yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Tapi nanti pilih Futri ya? Oke?" kata Zulhas dikutip dari Kompas TV.

"Kalau pilih Futri nanti tiap 2 bulan ada deh (pasar murah) ginian. Cocok nggak?" lanjut mantan Ketua MPR RI itu disambut dengan sorak sorai dan tepuk tangan warga.

Aksi Zulhas ini dinilai memalukan dan tidak etis mengingat jabatan sebagai Menteri Perdagangan melekat di dirinya.

Apalagi, minyak goreng yang dibagikan itu merupakan Minyakita, merek dagang Kementerian Perdagangan yang harganya dibanderol Rp 14.000 per liter.

Presiden Joko Widodo bahkan angkat bicara atas polemik ini. Jokowi mengingatkan Zulhas supaya fokus menurunkan harga minyak goreng curah yang hingga kini masih tinggi di sejumlah daerah.

"Kalau menteri perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu," kata Jokowi di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Namun begitu, PAN bersikukuh bahwa tindakan ketua umumnya itu tidak salah. Sebab, acara pasar murah tersebut digelar oleh PAN dan Zulhas hadir sebagai pimpinan partai.

Konsekuensi Jokowi

Merespons ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, kegaduhan yang ditimbulkan Zulhas merupakan konsekuensi Jokowi memilih menteri dari kalangan elite politik.

Menurut Ujang, konflik kepentingan sangat mudah muncul ketika jabatan pemerintahan diisi oleh petinggi partai politik.

"Pada pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua, banyak ketua umum partai yang merangkap sebagai menteri. Maka terjadilah konflik kepentingan itu, salah satunya tadi, pembagian minyak goreng oleh Pak Zulhas yang dianggap bagian dari konflik kepentingan," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Oleh karenanya, dia menyayangkan langkah Jokowi yang tidak lagi melarang ketua umum parpol menjabat menteri. Sebab, ini berimbas pada merosotnya integritas para petinggi pemerintahan.

"Seperti itu konsekuensinya kan banyak konflik kepentingan, salah satu yang dilakukan oleh Pak Zulhas itu risiko dari berkoalisi, ada harga yang harus dibayar oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Kendati demikian, Ujang yakin Jokowi hanya sebatas memberikan teguran ke Zulhas, tak akan sampai menjatuhi sanksi.

Sebab, berkaca dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, hampir tidak ada menteri yang dijatuhi sanksi langsung karena aksi atau pernyataannya menuai kritik publik.

Lagi pula, lanjut Ujang, ditunjuknya Zulhas untuk mengisi kursi Menteri Perdagangan baru-baru ini juga demi mengakomodasi kepentingan politik Jokowi dan PAN menjelang Pemilu 2024.

Sehingga, langkah Jokowi terhadap para menterinya harus dipertimbangkan matang-matang, termasuk dari segi untung rugi politik.

"Persoalannya, pemilihan menteri bukan karena bukan hanya kepentingan kerja saja, bukan bukan selalu kinerja, tetapi kepentingan akomodasi politik. Karena akomodasi politik, maka risikonya seperti itu," kata Ujang.

"Pak Jokowi butuh mengamankan di pemerintahan, Pak Zulhas juga butuh jabatan, butuh masuk pemerintahan biar sama-sama aman," tuturnya.

Menteri rangkap jabatan

Zulhas sendiri baru bergabung ke Kabinet Indonesia Maju sebulan terakhir. Dia dilantik Jokowi sebagai Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022, menggantikan Sofyan Djalil.

Belum genap sebulan, nama Zulhas sudah berulang kali disorot karena dianggap mendulang kontroversi.

Di hari pertamanya menjabat Mendag, Kamis (16/6/2022), Zulhas mengunjungi Pasar Cibubur di Jakarta Timur. Dalam kunjungan itu, dia mengaku syok mengetahui hampir semua harga bahan pokok naik.

Oleh sejumlah pihak pernyataan Zulhas itu dinilai hanya gimik belaka.

Tak lama, Zulhas bicara soal masih tingginya harga minyak goreng. Dia bilang, persoalan ini bukan karena keberadaan mafia minyak.

Berbeda dari pernyataan Mendag terdahulu, Muhammad Lutfi, Zulhas mengatakan bahwa tidak ada mafia minyak goreng di tanah air.

Selain Zulhas, Jokowi juga menempatkan sejumlah ketua umum partai politik di pemerintahan yang ia pimpin bersama Ma'ruf Amin. Total, ada 4 ketua umum parpol di Kabinet Indonesia Maju saat ini.

1. Prabowo Subianto

Masuknya Ketua Umum Partai Gerindra itu ke Kabinet Indonesia Maju sempat membuat publik terkejut. Sebab, di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo merupakan rival Jokowi.

Kala itu dia yang berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno terpaksa kalah dari Jokowi-Amin.

Prabowo juga menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2014. Saat itu, dia berpasangan dengan Hatta Rajasa, tetapi gagal mengungguli Jokowi-Jusuf Kalla.

2. Airlangga Hartarto

Dia bukanlah orang baru di pemerintahan. Sebelum ditunjuk sebagai menko, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Airlangga menjabat Menteri Pertahanan.

Airlangga duduk di kursi tertinggi pimpinan Golkar sejak 2017. Dia menggantikan Setya Novanto yang kala itu terjerat kasus korupsi e-KTP.

Sebelumnya, Airlangga lama berkiprah sebagai anggota DPR RI terhitung sejak 2004-2016.

3. Suharso Monoarfa

Sebelum memimpin PPP, Suharso merupakan anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009.

Di era Presiden SBY, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat. Namun, jabatan itu Suharso emban hanya 2 tahun yakni 22 Oktober 2009-17 Oktober 2011.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, Suharso ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Suharso menjadi Ketua Umum PPP setelah Romahurmuziy tersandung kasus korupsi pada 2019. Jabatan itu akan Suharso emban hingga 2025.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/14545001/selain-zulkifli-hasan-ini-deretan-menteri-jokowi-yang-jabat-ketua-umum

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke