KPU Ingin Napi hingga Mahasiswa Rantau Punya Hak Pilih pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari ingin semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat memiliki hak pilih turut andil pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasyim meminta narapidana (napi) yang sekarang sedang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) sekalipun juga punya hak pilih.

"Warga negara kita yang sedang menghuni atau tempat di lembaga pemasyarakatan atau rutan juga ruang lingkup tugas wewenangnya Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Sehingga kami ingin memastikan bahwa semua warga negara yang punya hak pilih itu nanti masuk dalam daftar pemilih tanpa kecuali, yang memang telah memenuhi syarat sebagai pemilih," ujar Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Hasyim juga mengatakan, KPU akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengakomodir mahasiswa rantau atau santri di pondok pesantren yang tak bisa pulang ke daerahnya masing-masing, agar tetap bisa menyalurkan hak pilihnya.

"Untuk informasi mahasiswa-mahasiswa kita yang pada hari H ada di kampusnya masing-masing tidak bisa pulang kampung, santri-santri di pondok pesantren yang tidak bisa pulang kampung, itu kita pastikan semuanya masuk dalam daftar pemilih," tuturnya.

Hasyim menilai, hak pilih bagi WNI yang memenuhi syarat untuk memilih sangat penting diperhatikan.

Dia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham juga akan memastikan identitas kewarganegaraan para pemilih sesuai syarat yang berlaku. 

"Pemilih telah berusia 17 tahun, genap 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau belum 17 tahun tapi sudah kawin atau pernah kawin," kata Hasyim.