Kuasa Hukum Maming Pertanyakan Alasan KPK Minta Tunda Sidang Praperadilan

Hal itu disampaikan Bambang setelah sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Adapun Maming mengajukan gugatan praperadilan lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat yang diterima dari KPK pada Rabu (22/6/2022).

"Kalau alasannya yang tadi saya baca itu adalah sedang menyiapkan dokumen. Itu memang hak KPK, cuma kalau menggunakan akal sehat dan kewarasan, dokumen apa yang sedang disiapkan," kata Bambang di depan ruang sidang I PN Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).

Bambang berpandangan, ketidakhadiran KPK bertentangan dengan prinsip Pasal 2 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyinggung adanya asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

"Apakah tindakan-tindakan seperti ini tidak melanggar prinsip-prinsip itu. Hak untuk tidak hadir diperbolehkan, tapi rasionalitas obyektifnya itu yang menjadi ukurannya kan," ujar dia.

Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK itu juga membandingkan sikap KPK yang terkesan berani ketika melakukan upaya paksa pemanggilan atau pemeriksaan terhadap seseorang di KPK.

Akan tetapi, ketika komisi Antirasuah itu yang menjadi pihak berperkara justru tidak seperti yang selama ini dilakukan, bahkan, cenderung mencari cara untuk menghindarinya.

"Ini kan yang disebut dengan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum. Bukan kah itu menjadi bagian dari pelanggaran prinsip-prinsip penegakan hukum," kata Bambang.

Adapun hakim tunggal PN Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan atas penetapan tersangka Maming oleh KPK.

Penundaan dilakukan lantaran KPK sebagai pihak termohon meminta penundaan waktu sidang.

“Sidang dilanjutkan Selasa tanggal 19 Juli 2022,” ujar hakim di ruang sidang I PN Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).