Salin Artikel

Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Jokowi menargetkan angka stunting dapat ditekan menjadi 14 persen pada 2024 nanti.

"Yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras untuk menurunkan persentasenya," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7/2022).

Dia pun mengungkapkan, pada 2014 lalu persentase angka stunting di Tanah Air sebesar 37 persen. Pada 2021, angka stunting turun menjadi 24,4 persen.

"Penurunannya sangat drastis tapi target kita di 2024 harus mencapai 14 persen," lanjut Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, anak-anak merupakan penentu masa depan Indonesia.

Sehingga jika anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas dapat semakin mudah bersaing dengan generasi penerus dari negara lain

"Tapi kalau anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, ah sudah nanti ke depan bersaing dengan negara-negara lain akan sangat kesulitan. Ini yang selalu saya ingatkan," tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat agar mengatur jarak kelahiran anak dengan proporsional.

Jokowi menyebutkan, masyarakat boleh memiliki lebih dari satu anak. Namun, para ibu sebaiknya tidak melahirkan anak setiap tahun.

Tujuannya agar pengaturan gizi ibu saat hamil tercukupi dengan baik, begitu pula saat bayi sudah lahir sampai seterusnya.

"Tapi jaraknya diatur, lebih dari tiga tahun. Jangan tiap tahun punya anak, lebih dari tiga tahun di atur," ujar Jokowi.

"Sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh punya anak lagi. Dan paling penting menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM generasi penerus yang berkualitas," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/14300901/jokowi-kita-harus-kerja-keras-turunkan-persentase-stunting

Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke