Konjen RI: Travel Haji Al Fatih Sudah Beroperasi Sejak Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsul Jenderal RI untuk Jeddah, Eko Hartono mengungkapkan, sudah sejak tahun 2014, PT Al Fatih Indonesia Travel, memberangkatkan jemaah haji furoda.

Al Fatih merupakan perusahaan travel yang memberangkatkan 46 jemaah haji furoda asal Indonesia ke Tanah Suci. Namun belakangan, mereka dideportasi ke Tanah Air karena tidak memiliki visa resmi.

Al Fatih diketahui belum terdaftar sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Saya tidak bisa kemudian menganalisa yang tahun-tahun sebelumnya. Saya dengar dia sudah beroperasi sejak tahun 2014," Kata Eko dikutip dari Kompas TV, Kamis (7/6/2022).

Ia menduga, Al Fatih baru tahun ini mencoba visa dari negara lain. Dia pun merasa janggal lantaran visa furoda harusnya diberikan kepada warga negara yang memiliki izin tinggal di negara tersebut.

Dalam hal ini, ia mencontohkan, warga negara Indonesia di Singapura maupun Malaysia tidak bisa mendapat visa furoda dari rekomendasi Kedubes Arab Saudi di Singapura atau Malaysia.

Pasalnya, WNI di dua negara itu masih berstatus warga indonesia dan tidak memiliki izin tinggal.

"Kenapa kok bisa perusahaan-perusahaan besar Saudi di Singapura atau di Malaysia memberikan visa mujamalah bukan kepada orang yang tinggal di negara itu. Kenapa? Saya enggak tahu juga," tanya Eko.

Eko mengatakan, pemberian visa mujamalah pun tak sembarangan. Visa itu diberikan Kerajaan Arab Saudi berdasarkan rekomendasi Kedubes Arab Saudi di negara-negara sahabat.

Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bahkan tidak ikut campur atas pemberian visa mujamalah dari Arab Saudi. Pemberian visa merupakan bentuk harmonisasi hubungan antara kedua negara, yakni Kerajaan Arab Saudi dengan negara sahabat yang mendapat undangan.

"Enggak bisa, dong, orang AS dapat visa mujamalah dari kedutaan Saudi di Inggris. Maksud pemerintah Saudi meningkatkan hubungan bilateral jadi enggak dapat, dong (karena) dikasih ke warga negara lain," terang Eko.

Terkait dugaan apakah Arab Saudi menjual visa mujamalah, Eko tak ingin berkomentar lebih lanjut. Namun, untuk menghindari kejadian berulang, kata Eko, perlu ada koordinasi erat antara Kedubes Saudi di Jakarta dengan biro haji yang mengurusi visa haji mujamalah.

Selain itu, Kemenag harus dilibatkan sebagai pihak ketiga untuk mengetahui jumlah jemaah yang berangkat dan travel yang memberangkatkan. Dengan begitu, Kemenag bisa menelusuri travel tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin atau belum.

"Jadi saya tidak bisa komen apakah ini dijual terus bagaimana Kedutaan Besar Saudi cara mereka memberikan visa kepada pihak yang diinginkan itu, saya tidak tahu," sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, 46 orang jemaah haji asal Indonesia sempat terdampar di Jeddah akibat visa tidak resmi.

Namun, pihaknya sudah memulangkan jemaah haji Furoda tersebut ke Indonesia. Dia meminta para calon jemaah haji lebih selektif memilih biro perjalanan untuk berangkat haji secara mandiri.

Dengan begitu, jika terjadi sesuatu kepada jemaah haji furoda, Kemenag bisa menegur perusahaan tersebut.

"Kalau seperti ini kami tidak bisa lakukan apa-apa karena tidak terkait sama sekali. Kami memahami betul keinginan masyarakat bisa menunaikan haji setelah dua tahun enggak ada. Tapi kehati-hatian tetap harus ada," tutur dia.