Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memantau dan melakukan quality control minyak goreng curah kemasan sederhana bernama Minyakita.

"Guna dipastikan bahwa minyak goreng curah ini sesuai ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kualitas yang lebih bersih dibandingkan dengan kemasan sebelumnya," kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (6/7/2022).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengapresiasi sikap pemerintah, dalam hal ini Kemendag dan Dinas Perdagangan, yang melakukan operasi pasar secara rutin.

Menurutnya, hal itu dilakukan guna memantau minyak goreng curah kemasan tersebut tetap tersedia di pasaran dengan harga yang ditetapkan yakni Rp 14.000 per liter.

Di sisi lain, Bamsoet menilai tugas Kemendag belumlah usai. Sebab, perlu disorot pula terkait distribusi minyak goreng curah kemasan hingga ke seluruh pasar tradisional maupun supermarket di Indonesia.

"(Pemerintah) Tetap menjamin ketersediaan stok dan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi/HET yang ditetapkan," jelasnya.

Berkaitan dengan itu, Bamsoet juga meminta pemerintah menjamin dan mengawasi agar proses distribusi minyak goreng ke seluruh wilayah Indonesia semakin baik.

Termasuk, lanjut dia, distribusi itu ke wilayah-wilayah yang sulit atau minim akses.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim, harga minyak goreng curah di sejumlah daerah Indonesia sudah mencapai Rp 14.000 per liter.

Meski demikian, dia mengakui juga ada daerah yang harga minyak goreng lebih mahal dari Rp 14.000 per liter.

"Bisa dicek Jawa, Bali sudah Rp 14.000, Sumatera Rp 14.000. Memang yang jauh mahal. Papua, Tarakan, Maluku itu masih ada yang Rp 20.000, tapi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan sebagian Sulawesi Rp 14.000," kata Zulkifli ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sudah memiliki solusi terkait dengan harga minyak yang masih tinggi.

Jalan keluar itu diharapkan mampu terwujud melalui program Minyakita. Program ini pun akan diluncurkan Kementerian Perdagangan pada Rabu, 6 Juli.