Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror Polri mengatakan, pihaknya tengah mendalami hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) soal dugaan penyelewengan dana organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Adapun PPATK menemukan indikasi penyelewengan dana ACT digunakan untuk aktivitas terlarang.

"Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88," kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar saat dikonfirmasi, Selasa (5/7/2022).

Selain diduga terindikasi melakukan penyelewengan dana ke aktivitas terlarang, PPATK juga menemukan adanya indikasi dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi.

Temuan ini kemudian disampaikan ke Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT).

Diberitakan sebelumnya, lembaga filantropis ACT menjadi pembicaraan di warganet di jagat media sosial sejak Senin (4/7/2022). Hal itu setelah majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistiknya terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi dari masyarakat yang diterima ACT. 

Digambarkan dari laporan itu, para petinggi ACT khususnya Mantan Presiden ACT Ahyudin bermewah-mewahan dengan uang hasil sumbangan masyarakat. Dalam laporan itu juga disebutkan potensi pelanggaran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang dilakukan oleh para petinggi ACT.

Terkait adanya dugaan penyelewengan dana ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Bareskrim juga sudah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan donasi yang dilakukan oleh para petinggi ACT.

"Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu," ucap Dedi, Senin.

Sementara itu, dalam konferensi pers di kantor pusat ACT Menara 165 di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, manajemen ACT menyampaikan permintaan maaf.

Kalimat permintaan maaf itu ditunjukan kepada seluruh warga dan para donatur.

Ibnu Khajar bicara panjang lebar terkait laporan yang dipublikasikan Tempo. Dia tak secara tegas membantah tetapi juga tidak membenarkan.

Kata Ibnu, laporan tersebut sebagian berisi kebenaran, sebagian berisi isu yang dia sendiri tidak tahu bersumber dari mana.

Tapi Ibnu tidak membantah terkait gaji ratusan juta rupiah yang pernah didapat petinggi ACT beserta mobil mewah untuk fasilitas operasional.

Namun pada intinya, Ibnu menyebut laporan tingkah polah para petinggi ACT yang hidup mewah dengan uang donasi itu sudah mengalami perbaikan atau evaluasi sejak dia menjabat sebagai pimpinan tertinggi.

Selain itu, Ibnu juga memastikan laporan keuangan lembaga filantropi yang dia pimpin sudah menjalani audit dan mendapat opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

"ACT juga memiliki predikat WTP, termasuk dalam opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan," kata dia.