PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA menyebut bahwa hal ini dilakukan supaya pengendalian laju penularan Covid-19 tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu salah satu ketentuan baru dalam dalam pengaturan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM Luar Jawa-Bali menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/7/2022) pagi.

Adapun sebelumnya sudah ada sejumlah bandara yang menjadi menjadi pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri. 

Yaitu, Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten; Bandar Udara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur; Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar, Bali; Bandar Udara Hang Nadim di Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado, Provinsi Sulawesi Utara; Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Bandar Udara Kualanamu di Sumatera Utara; Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Syarif menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperpanjang PPKM di seluruh Indonesia melalui Instruksi Mendagri Nomor 33 dan 34 Tahun 2022, Selasa (5/7/2022) hingga 1 Agustus 2022.

Safrizal menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan dalam perpanjangan PPKM ini, salah satunya adalah, pihaknya meminta perhatian serius kepada pemangku kepentingan sebab beberapa daerah naik level PPKM menjadi level 2.

“Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus covid-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5," kata Safrizal.

"Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong," lanjutnya.

Safrizal menambahkan, jumlah wilayah level 1 berkurang dari 128 menjadi 114 daerah.

Sementara itu, di luar Jawa dan Bali, kondisi PPKM tidak berubah.

"Yaitu 385 daerah berstatus PPKM Level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM Level 2. Namun ada pergantian daerah yang berada di Level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong," jelas Safrizal.