Salin Artikel

Airlangga: 95 Persen Penambahan Kasus Harian Covid-19 dari Jawa-Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebanyak 95 persen penambahan kasus harian Covid-19 berasal dari Jawa-Bali.

Hal ini merujuk pada data kasus harian Covid-19 per 3 Juli 2022 yang mencapai 1.914.

"Kalau dari segi kasus secara nasional 1.914, Jawa-Bali masih mewakili mayoritas atau 95 persen yaitu 1.579 kasus. Sedangkan luar Jawa-Bali 35 kasus atau 4,07 persen," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/7/2022).

Kemudian, dari data yang sama diketahui kasus positif tertinggi secara harian di luar Jawa-Bali berasal dari Kalimantan (77 kasus) dan Sumatera Utara (67 kasus).

Selain itu, Airlangga juga mengungkapkan reporduksi efektif kasus Covid-19 di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali.

Di Sumatera, angka reproduksi efektif sebesar 1,08 persen, di Nusa Tebggara, Kalimantan dan Sulawesi 1,11 persen.

Lalu reproduksi etektif kasus Covid-19 di Maluku dan Papua sebesar 1,99 persen.

Lebih lanjut Airlangga menegaskan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Di sejumlah negara, pergerakan kasus secara mingguan tercatat masih tinggi.

Contohnya di Amerika serikat kasusnya masih 116.304 kasus, kemudian Australia masih 32.116 kasus, dan India masih 16.065 kasus.

"Di Singapura 8.266 kasus, di Malaysia 2.384 kasus, di Thailand 2.278 kasus dan di Indonesia 1.939 kasus. Ini secrara moving average," kata Airlangga.

"Secara kasus harian per 3 Juli Indonesia ada 1.614 kasus, dan kita lihat bahwa kasus tersebut tentunya masih di bawah daripada positivity rate WHO di 5 persen," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/14450911/airlangga-95-persen-penambahan-kasus-harian-covid-19-dari-jawa-bali

Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke