Strategi Deklarasi Capres "Last Minute" PDI-P ala Megawati...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penunjukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sepenuhnya menjadi wewenang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Demikian ditegaskan berulang kali oleh PDI-P.

Namun, hingga kini, Megawati belum tampak memberikan sinyal soal siapa yang akan dipilihnya untuk melenggang ke panggung pemilu presiden mendatang.

Baru-baru ini, presiden ke-5 RI itu mengatakan bahwa dirinya memang belum mengumumkan nama capres-cawapres PDI-P. Dia meminta semua pihak bersabar.

"Tentu semuanya berpikir, kenapa ya ibu, sudah banyak itu pertanyaan. Kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden, ya sabar lah sedikit," kata Megawati saat pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Megawati beralasan, dirinya belum selesai menghitung dan mempertimbangkan mana calon yang tepat.

Menurut Mega, sebagai ketua umum pemegang hak prerogatif untuk menentukan capres, dirinya harus betul-betul teliti sebelum ambil keputusan.

"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai," tuturnya.

Gaya politik Mega

Mengumumkan nama capres dan cawapres di detik-detik terakhir atau last minute seolah menjadi gaya politik Megawati dalam beberapa pilpres terakhir.

Sebutlah pada Pilpres 2014. Jelang pendaftaran capres dan cawapres kala itu, sejumlah nama mencuat ke permukaan.

Ada dua sosok yang digadang-gadang menjadi capres PDI-P yakni Megawati sendiri, lalu Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pilpres sedianya akan digelar pada 9 Juli 2014. Sementara, pendaftaran capres cawapres sudah dibuka sejak 18 Mei 2014.

Hingga sebulan sebelum pendaftaran dibuka, PDI-P masih bergeming. Saat itu, elite PDI-P mengatakan akan mengumumkan nama capresnya pada bulan April.

Namun, akhirnya, 14 Maret 2014, Jokowi mendeklarasikan dirinya sebagai capres partai banteng. Saat itu dia mengaku mendapat mandat dari Mega.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," tuturnya.

Lewat sebulan setelahnya, Jokowi mengumumkan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya. Jokowi bilang, deklarasi cawapres itu diputuskan partainya dan parpol-parpol koalisi Pilpres 2014.

"Setelah melalui pertemuan dan konsultasi dengan partai pendukung, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, serta pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, tadi malam telah kami putuskan, calon wakil presiden yang akan mendampingi saya adalah Bapak Drs Haji Mohammad Jusuf Kalla," kata Jokowi di Gedung Joang, Jakarta Pusat, 19 Mei 2014.

Akhirnya, Jokowi dan Kalla melaju ke Pilpres 2014 dan berhasil memenangkan pertarungan melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. 

Empat tahun memimpin RI bersama Kalla, Jokowi kembali dideklarasikan sebagai capres Pemilu 2019.

Kala itu, 23 Februari 2018, Megawati langsung yang mengumumkan pencalonan Jokowi dalam Rakernas PDI-P yang saat itu digelar di Bali.

"Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo," kata Megawati.

Sementara, cawapres Jokowi diumumkan di detik terakhir, satu hari sebelum pendaftaran capres cawapres Pemilu 2019 ditutup, yakni 9 Agustus 2018.

Saat itu, sempat beredar kabar Mahfud MD akan mendampingi Jokowi ke panggung pilpres. Namun, melalui rapat bersama koalisi 9 partai, diputuskan bahwa Ma'ruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," kata Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2022).

Jokowi dan Ma'ruf lantas mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) keesokan harinya, 10 Agustus 2018. Keduanya berhasil menjadi pemenang setelah unggul dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Merasa aman

Terkait ini, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai bahwa PDI Perjuangan sebenarnya tak terlalu khawatir soal pencapresan. Ini karena PDI-P menjadi satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Karena bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri, PDI-P punya lebih banyak waktu untuk menimbang dan memilih calon terbaik.

Hal ini dinilai menjadi alasan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak kunjung mengumumkan capresnya hingga kini.

"PDI-P sebagai partai bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden memang lebih terlihat kalem," kata Bawono kepada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Bawono menduga, terpenuhinya presidential threshold membuat PDI-P merasa lebih aman. Sebab, modal tersebut menjadi faktor penarik partai lain untuk merapat ke partai banteng.

Selain itu, lanjut Bawono, sudah menjadi langgam politik PDI-P mengumumkan nama capres di detik-detik menuju pendaftaran calon presiden.

Ini terjadi saat pengumuman capres dan cawapres PDI-P bersama koalisinya di Pilpres 2014 dan 2019.

"Seperti juga kebiasaan mereka selama ini sebagai partai politik dengan kursi terbesar di parlemen kemungkinan memutuskan pilihan dalam pemilihan presiden mendatang di last minute," tuturnya.

Kendati begitu, Bawono berpendapat, keputusan PDI-P yang belum juga buka suara soal pencapresan belum tentu menarik partai-partai lain untuk merapat.

Menurut dia, parpol lainnya akan menimbang sosok yang kelak diusung PDI-P, dan tentu menghitung peluang kemenangannya sebelum merapat ke barisan partai penguasa itu.

"Apalagi bila bakal calon diusung nanti memiliki prospek elektoral menjanjikan untuk menang," kata dia.