Salin Artikel

Melihat Alasan Jokowi "Nekat" Datangi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang

Penulis dan Wartawan senior Harian Kompas Trias Kuncahyono mengungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia harus ikut menciptakan perdamaian dunia.

“Mungkin para pejabat sudah baca itu semua, bahwa Indonesia harus ambil bagian dalam menciptakan perdamaian dunia. Tapi banyak yang berhenti di situ. Membaca, berhenti, stop,” ungkap Trias dalam program YouTube Ruang Jernih Kompas.com, Kamis (30/6/2022).

“Ini bedanya Pak Jokowi, tidak hanya berhenti dengan membaca bunyi amanat konstitusi itu. Tapi kemudian bertindak,” ucap dia.

Ia menilai Jokowi memilih untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin karena dorongan kemanusiaan.

“Pak Jokowi ada niat dari hati melihat penderitaan-penderitaan orang lain dan melihat betapa dahsyatnya akibat perang,” sebut Trias.

Trias memaparkan, 9.000 lebih warga Ukraina meninggal dunia dan jutaan lainnya mengungsi.

Situasi itu, lanjut dia, membuat Jokowi memilih untuk membawa misi kemanusiaan ke Ukraina dan Rusia dengan tujuan menghentikan perang.

“Niatan hati, kepedulian sosial, pada orang lain untuk ambil bagian menciptakan perdamaian itu,” imbuh dia.

Diketahui Jokowi berkunjung ke Ukraina pada Rabu (29/6/2022). Setelah mengadakan pertemuan dengan Zelensky, ia melanjutkan lawatannya ke Moskow, Rusia dari Polandia Kamis (30/6/2022).

Pada Zelensky, Jokowi menyampaikan keprihatinannya akan kondisi Ukraina dan pentingnya menjaga semangat perdamaian.

“Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi,” ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/01/08230081/melihat-alasan-jokowi-nekat-datangi-rusia-dan-ukraina-di-tengah-perang

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke