Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Menurut Ma'ruf, salah satu alasan sedikitnya jumlah MPP adalah karena pemerintah daerah masih mencari formula MPP yang pas.

"Handicap-handicap itu lebih bersifat teknis, dan mungkin karena baru, mencari model yang sesuai, yang tepat, sehingga perlu mereka melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang sudah membangun (mal) pelayanan publik," kata Ma'ruf di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Ia menyebutkan, banyak pula daerah yang masih mempersiapkan diri untuk menghadirkan MPP, termasuk kesiapan dari segi anggaran.

"Banyak yang masih mempersiapkan diri, termasuk juga untuk masalah anggaran. Untuk itu, karena itu kita minta anggaran ini juga menjadi priortias," kata Ma'ruf.

Kendati demikian, ia mengaku optimistis MPP dapat dihadirkan di 508 kabupaten/kota se-Indonesia pada 2024 mendatang sesuai target pemerintah.

Sebab, Ma'ruf menyebut berbagai daerah sudah menargetkan untuk menyelesaikan MPP pada 2022 dan 2023.

"Saya kira kita harapkan tidak ada hal-hal yang menghambat. Karena itu kita yakin bahwa di 2024 itu sudah bisa selesai," ujar mantan ketua Majelis Ulama Inodnesia itu.

Sebelumnya, Ma'ruf mengatakan, hingga pertengahan Juni 2022, jumlah MPP di Indonesia yang telah diresmikan baru mencapai 57 buah, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun ini.

Padahal, kata Ma'ruf, pemerintah menargetkan seluruh daerah di Indonesia memiliki MPP pada tahun 2024 mendatang.

"Artinya, baru terdapat 59 MPP, atau sekitar 11 persen dari 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah," kata Ma'ruf.