Salin Artikel

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Partai Nasdem menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang mendapat respon beragam. 

Nasdem beralasan bahwa duet Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi duet pemersatu, setelah sebelumnya masyarakat terpolarisasi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

"Pak Surya Paloh udah beberapa kali menyampaikan itu," ucap Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2022).

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu mengungkapkan, pihaknya tak berambisi bahwa duet ini dapat diterima.

Namun, Nasdem disebut terus mendorong agar duet ini tercipta. Demi tujuan menjadikan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

"Pilpres dua kali membuat perpecahan polarisasi begitu dalam dan nyata. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, dan kita tidak bisa tutup mata dengan akses daripada pemilu yang terjadi dua kali terakhir ini," ujarnya.

Lantas, seperti apa partai politik menanggapi wacana duet tersebut:

1. Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai wajar bila Surya Paloh berpandangan demikian. 

"Ya karena itu disampaikan oleh ketua umum partai politik, ya Pak Surya Paloh, saya kira kan itu suatu wacana atau pernyataan yang menurut saya biasa saja," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Meski begitu, ia mengatakan, setiap parpol memiliki kedaulatan dalam mengambil keputusan, kebijakan, dan strateginya masing-masing.

2. PDI-P

Ketua DPD PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat tak sepakat dengan usulan bahwa adanya duet figur-figur tertentu dapat mempersatukan bangsa.

Sebab, persatuan bangsa dinilai terjadi karena adanya persamaan pemahaman mengenai sebuah ideologi.

“Yang mempersatukan bangsa kita, sekali lagi ya itu bukan orang per orang lho, yang mempersatukan bangsa kita itu ideologi,” ujar Djarot saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin.

"Ideologi Pancasila itu lah yang mempersatukan bangsa kita, nilai-nilai dalam ideologi itulah yang mempersatukan bangsa kita,” ucapnya.

3. PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak wacana duet pemersatu ala Surya Paloh itu.

Juru Bicara (Jubir) PSI Ariyo Bimo mengatakan, Anies tidak cocok menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar.

Meski demikian, hingga kini PSI belum menentukan siapa kandidat presiden yang akan didukung pada pilpres mendatang.

Ia pun menyarankan agar para calon yang hendak maju di pilpres, lebih fokus menyelesaikan persoalan yang timbul akibat pandemi.

4. Demokrat

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai duet Ganjar-Anies bukanlah solusi untuk menghentikan polarisasi atau keterbelahan di masyarakat usai Pemilu 2014 dan 2019.

Menurut dia, ada tiga hal yang bisa menjadi solusi atas persoalan itu. Pertama, para elite politik harus memberikan contoh bagaimana menghargai perbedaan.

Kedua, para elite parpol harus terbiasa berkompetisi, bukan berupaya menghalangi munculnya calon lain dalam kontestasi pilpres.

Ketiga, menghentikan penyebaran politik kebencian, framing dan labeling yang bernada negatif pada kubu lawan dalam kontestasi Pemilu.

5. Respons Ganjar

Sementara itu, Ganjar turut angkat bicara soal wacana duet ini. Gubernur Jawa Tengah ini memilih menanggapi santai wacana itu.

"Lha, aku duet karo bojoku (lah saya duet sama istriku)," kata Ganjar di CFD Solo, Minggu (26/6/2022).

Terkait wacana tersebut, Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo alias Rudy menegaskan bahwa partainya menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait capres yang akan diusung.

"Kalau saya tetap tegak lurus dengan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Minggu.

Sementara itu, hingga kini Anies belum memberikan respons terkait wacana gagasan Surya Paloh tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/09464951/respons-pdi-p-hingga-golkar-soal-wacana-duet-ganjar-anies

Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke