Di Hadapan Ketua KPK, Sekjen PDI-P Pamer Upaya Tekan Biaya Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah membuat rekening gotong royong untuk menekan tingginya biaya bagi seseorang yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat pembekalan antikorupsi bagi partai politik (parpol) dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB).

“Terkait dengan pilkada yang berbiaya mahal, Pak Firli. Kami juga sudah mencoba mengatasi dengan cara membuat rekening gotong-royong. Sehingga, beban pilkada itu tidak berada di calon,” ujar Hasto di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Hasto menuturkan, partainya tidak pernah meminta mahar politik untuk mencalonkan seorang sebagai calon kepada daerah.

Bahkan, PDI-P melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan biaya politik agar tidak memberatkan seseorang yang akan maju dalam pilkada tersebut.

“Sekiranya ada penelitian-penelitian yang komprehensif, PDI-P juga siap diadu dengan parpol lain karena, kami jelas bahwa tidak ada mahar politik,” tegas Hasto.

“Tetapi dengan melihat biaya pemilu yang besar, kami membuka inisiatif yang diatur dalam peraturan partai yang namanya rekening gotong royong,” ucapnya.

Hasto pun mencontohkan, kala Joko Widodo maju dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2012.

Menurut dia, PDI-P turut membantu mencarikan dana saksi sebagai bentuk dukungan partai memenangkan Jokowi sebagai Gubernur saat itu.

“Ketika mencalonkan sebagi calon gubernur, itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari pak Jokowi, begitu juga dari daerah-daerah lain,” papar Hasto.

“Jadi, calon kepala daerah itu memang menyerahkan dana ke dalam rekening resmi partai, tetapi dana ini kemudian dikembalikan lagi ke daerah untuk dana pemenangan pemilu,” kata dia.

Oleh sebab itu, ke depan PDI-P bakal mendorong penyempurnaan sistem politik agar pilkada bisa dilakukan semurah-murahnya, termasuk untuk pemilu legislatif (pileg).

“Demikian juga pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh KPK sendirian, partai punya tanggung jawab dan harus bergerak di depan,” kata Hasto.

“Sekali lagi kami memberikan apresiasi, atas strategi pemberantasan korupsi melalui bentuk-bentuk pendidikan pencegahan dan kemudian juga penindakan,” tuturnya.