Salin Artikel

DPR RI Diminta Kritis dan Tidak Langsung Ikut Pemerintah dalam Perumusan RKUHP

JAKARTA, KOMPAS.com – Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Asfinawati mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih kritis dalam merumuskan naskah Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP atau RKUHP).

Asfinawati berharap saat proses perumusan naskah RKUHP dibuat ruang pembahasan publik.

"Jadi harapannya memang DPR lebih kritis ya kepada naskah, karena nanti diajukan oleh pemerintah, dan ada pembahasan lagi,” kata Asfinawati dalam diskusi Polemik bertajuk "Quo Vadis RKUHP" secara virtual, Sabtu (25/6/2022).

Pasalnya, menurut Asfina, sejumlah anggota DPR RI pernah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan pembahasan lagi terhadap naskah RKUHP yang diajukan pemerintah.

Maka itu, ia mendorong DPR RI bersikap lebih aktif melakukan pembahasan publik. Apalagi apabila RKUHP sudah disahkan akan sangat sulit untuk diubah kembali.

“Itu juga kami bisa pantau di live streaming rapat anggota DPR waktu itu, in tentu saja memprihatinkan ya karena waktu itu juga sudah ada pernyataan begini, bahwa DPR akan ikut pemerintah itu secara substansi,” tutur dia.

Diketahui, pembahasan soal RKUHP ini menjadi sorotoan sejumlah masyarakat karena dinilai tertutup. Sejumlah pihak mendorong DPR dan pemerintah untuk membuka draf RKUHP kepada publik.

Adapun sejauh ini, pemerintah dan DPR baru melakukan rapat pada 25 Mei 2022 untuk mendengarkan penjelasan mengenai 14 isu krusial RKUHP tanpa membuka draf terbaru RKUHP secara keseluruhan.

Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erif Faturahman sebelumnya menjelaskan, draf RKUHP belum dibuka karena masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan oleh pemerintah dan DPR.

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta agar semua pihak tidak menuduh pemerintah dan DPR bersikap tertutup karena belum juga membuka draf RKUHP.

Arsul menuturkan, draf akan dibuka ke publik setelah pemerintah menyerahkan draf tersebut ke DPR karena RKUHP adalah RUU usul inisiatif pemerintah.

"Begitu pemerintah sudah menyampaikan, misal Menkumham mewakili Presiden menyampaikan kepada pimpinan DPR, itu pasti akan terbuka drafnya," kata politikus PPP itu.

Lebih lanjut, Arsul menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi publik yang meminta agar draf RKUHP kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah meski berstatus carry over.

Tetapi, ia menegaskan, DPR tidak akan melakukan pembahasan RKUHP dari awal.

"Kita akan lihat, ini dari sisi DPR, apakah input-input, masukan, kritikan dari berbagai elemen masayrakat sipil dan akademisi yang disampaikan dalam proses sosialisasi yang 12 kali itu sudah ter-cover atau belum," kata Arsul.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/25/14222401/dpr-ri-diminta-kritis-dan-tidak-langsung-ikut-pemerintah-dalam-perumusan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Dituntut 9 Tahun Penjara

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Tinggi di 8 Provinsi

Kemenkes: Peningkatan Kasus Covid-19 Masih Tinggi di 8 Provinsi

Nasional
Polri Buru Para Buronan Judi Online yang Sembunyi di 5 Negara

Polri Buru Para Buronan Judi Online yang Sembunyi di 5 Negara

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum: Meski Berat namun Ikhlas

Putri Candrawathi Ditahan, Kuasa Hukum: Meski Berat namun Ikhlas

Nasional
Ferdy Sambo dan Sederet Polisi Lain yang Disidang Etik Terkait Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo dan Sederet Polisi Lain yang Disidang Etik Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Anggota DPR Minta Calon Komisioner Komnas HAM Perjuangkan Ganja Medis Dibanding Urusan Politik

Anggota DPR Minta Calon Komisioner Komnas HAM Perjuangkan Ganja Medis Dibanding Urusan Politik

Nasional
Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Betul-betul Gerus Kepercayaan Publik ke Polri

Kapolri: Kasus Ferdy Sambo Betul-betul Gerus Kepercayaan Publik ke Polri

Nasional
Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Polri Ungkap 2049 Kasus Judi Online dan Konvensional

Nasional
Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G-30-S

Mengenal Pierre Tendean, Ajudan Tampan Berdarah Perancis yang Gugur dalam G-30-S

Nasional
Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Pimpinan Komisi III: Demi Keadilan, Putri Candrawathi Memang Harus Ditahan

Nasional
Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.