Mardani Maming Singgung Mafia Terkait Kasusnya, KPK: Jangan Menuduh!

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming tidak menuding adanya mafia terkait penanganan kasusnya di KPK.

Hal itu, disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menanggapi pernyataan Maming yang menyinggung adanya mafia terkait kasus yang menyeret namanya di Komisi Antirasuah itu.

"Alangkah beraninya KPK disuruh mafia-mafia, yang mana? Jangan menuduh!" tegas Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (23/6/2022).

Ia mengatakan bahwa penanganan perkara di KPK pasti didasari adanya kecukupan bukti mengenai dugaan peristiwa pidana.

KPK, kata dia, tidak mungkin menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tidak memiliki bukti yang cukup.

"Suatu perkara kalau tidak cukup alat buktinya, dan tidak ada faktanya, mana mungkin kita berani," kata Karyoto.

Sebelumnya, Maming yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu merasa dikriminalisasi setelah disebut Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai tersangka KPK.

Ia juga mengatakan, negara harus diselamatkan dari mafia hukum yang mengganggu investasi di Indonesia.

“Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum, anak muda harus bersatu melawan ini semua. Hari ini giliran saya dikriminalisasi, yang akan datang bisa jadi giliran Anda, sudah banyak yang menjadi korban, tetapi semua media bungkam,” kata Mardani dalam keterangan tertulis tim media HIPMI, dikutip Kompas.com, Selasa (21/6/2022).

“Dan ini sangat mengganggu investasi di Indonesia, semua tidak ada kepastian hukum lagi, dan hukum bisa dimainkan sama mafia,” kata dia.