Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan enam orang saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Pemkot Yogyakarta yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Keenam saksi itu diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
“Seluruh saksi dikonfirmasi terkait aktifitas keuangan dari PT SA (PT Summarecon Agung) Tbk dan dugaan adanya peruntukan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin ke Pemkot Yogyakarta,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6/2022).
Adapun enam saksi itu yakni Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Keuangan PT Summarecon Agung Lidya Suciono. dan Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika.
Kemudian, Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon Yusnita Suhendra serta dua Staf Finance PT Summarecon Christy Surjadi dan Valentania Aprilia.
“Selain itu didalami juga terkait dugaan adanya fasilitas khusus untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti) selama proses pengurusan izin dari PT SA Tbk,” kata Ali.
Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nur Widihartana, serta Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi, Triyanto Budi Wuyono sebagai tersangka.
Haryadi diduga menerima minimal Rp 50 juta untuk mengawal permohonan IMB Apartemen Royal Kedhaton.
"Selama proses penerbitan izin IMB ini, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar sejumlah Rp 50 juta dari ON (Oon Nusihono) untuk HS (Haryadi Suyuti) melalui TBY (Triyanto Budi Wuyono) dan juga untuk NWH (Nur Widihartana)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Adapun para tersangka diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6/2022).
KPK mengamankan 27.258 dollar AS dalam goodie bag saat kegiatan tangkap tangan tersebut.
Atas perbuatannya, Oon Nusihono sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Sementara itu, Haryadi Suyuti, Triyanto Budi Wuyono dan Nur Widihartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/22/12140871/kpk-duga-pt-summarecon-agung-siapkan-dana-khusus-demi-perlancar-izin-dari