Salin Artikel

Wakapolri: Orang Boleh Beda Pilihan, tapi Jangan Buat Hoaks dan Ujaran Kebencian

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Kepolisian Negara (Waka Polri) Republik Indonesia Pol Gatot Eddy Pramono mengingatkan soal potensi kerawanan konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Ia mengatakan, masyarakat boleh memiliki perbedaan politik, namun jangan sampai hal itu berujung konflik dan perpecahan.

"Dalam demokrasi orang boleh berbeda pilihan tapi jangan karena berbeda pilihan kemudian kita membuat satu black campaign, kita buat berita hoak, ujaran kebencian yang menimbulkan konflik antara dua kelompok," kata Gatot dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Ia mengajak para penjabat kepala daerah untuk meminimalisir setiap potensi yang bisa berkembang menjadi gangguan kemanan.

Gatot mengatakan, dalam pemilu dapat berkembang berbagai potensi kerawanan konflik, di antaranya black campaign, hate speech (ujaran kebencian), hasutan, serta kebohongan yang jika disampaikan secara terus menerus akan menjadi fenomena post truth.

"Orang tak lagi percaya kepada fakta dan data yang ada, tapi percaya kepada persepsi-persepsi yang dimunculkan secara terus menerus melalui medsos atau pun yang lainnya, sehingga bisa menimbulkan konflik," tambah dia.

Gatot juga meminta setiap kepala daerah ikut menjaga netralitas selama jalannya pemilu.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal potensi munculnya politik identitas, yang juga perlu dihindari.

"Ini tolong bapak ibu sekalian menjadi perhatian, kita ajak terus, imbau terus bersama-sama untuk menghindari ini terjadinya politik identitas, berita-berita hoaks, ujaran kebencian, ini yang harus kita betul-betul antisipasi bersama," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyarankan para penjabat kepala daerah untuk membuat cooling system atau sistem pendingin guna mengantisipasi konflik saat pemilu.

Polri, kata dia, juga memiliki Satuan Tugas (Satgas) Nusantara yang akan dioperasikan untuk melakukan cooling system bersama dengan stakeholders terkait.

Adapun menurut Gatot, tujuan dari cooling system tersebut untuk mengalihkan perhatian masyarakat, bukan menghambat masyarakat berdemokrasi.

"Kita perlu cooling sistem, makanya nanti bersama-sama mungkin nanti dari Pak Kapolda dengan Forkompimda dan stakeholders terkait, kemudian kapolres, juga dandim, dengan bupati, walikota, dan forkompimda-nya membuat suatu cooling system," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/17000091/wakapolri--orang-boleh-beda-pilihan-tapi-jangan-buat-hoaks-dan-ujaran

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke