Salin Artikel

KASN: Pj Kepala Daerah ASN Rentan Dipolitisasi dalam Pilkada

Pasalnya, Pj kepala daerah yang berstatus sebagai ASN profesional rentan dipolitisasi.

Tasdik pun mengatakan, politisasi ASN merupakan salah satu modus politisasi birokrasi yang perlu dihindari Pj kepala daerah.

"Hasil survei KASN terkait netralitas pasca-pilkada Serentak 2020 menunjukkan bahwa 62,70 persen responden setuju bahwa kedudukan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menyebabkan ASN sulit bersikap netral dalam pilkada," jelas Tadik dalam webinar yang ditayangkan di YouTube resmi KASN RI, Rabu (15/6/2022).

Selain itu, Pj kepala daerah juga perlu menghindari mobilisasi sumber daya birokrasi seperti pembangunan, kebijakan anggaran, dan penggunaan aset pemda untuk kepentingan kandidat peserta pemilu dan pilkada tertentu.

Terakhir, Pj kepala daerah juga perlu menghindari pelayanan publik yang diskriminatif.

"Karena terdapat benturan kepentingan tertentu, terlebih apabila bermotif kalkulasi kepentingan politik," ucap dia.

Tasdik pun mengatakan, terdapat dua hal yang perlu menjadi perhatian terkait penunjukkan Pj kepala daerah dari lingkungan ASN.

Pertama, dari sisi proses rekrutmen, untuk tingkat kabupaten/wali kota, dalam pelaksanaannya Kementerian Dalam Negeri meminta kepada gubernur untuk mengusulkan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk menduduki kursi penjabat bupati/wali kota di wilayahnya.

Namun demikian, gubernur merupakan pejabat politik, sehingga pusat perlu mencermati setiap usulan gubernur.

"Apakah di balik usulan tersebut terdapat motif politik untuk kepentingan 2024? Apabila pengusulan penjabat kepala daerah memiliki latar belakang atau motif politis, maka akan sulit menaruh harapan birokrasi berjalan secara netral selama pelaksanaan tugas penjabat yang bersangkutan," ucap Tasdik.

Di sisi lain, berdasarkan pengawasan KASN dalam pelaksanaan netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020, terjadi pelanggaran netralitas ASN pada 109 daerah dari total 137 daerah (79 persen) yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah.

Jenis pelanggaran tersebut bervariasi, antara lain berupa imbauan kepada ASN untuk memilih calon tertentu, keberpihakan dalam kebijakan, hingga pelaksanaan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon kepala daerah tertentu.

KASN juga mencatat, sebanyak 314 pejabat pimpinan tinggi telah mendapat rekomendasi KASN untuk dijatuhi hukuman disiplin akibat perbuatan melanggar netralitas ASN selama tahapan Pilkada serentak tahun 2020.

"Hal ini mengindikasikan bahwa pejabat pimpinan tinggi rawan terlibat politik praktis. Akan sulit berharap terwujudnya ASN dan birokrasi profesional yang menjadi harapan kita," ucap Tasdik.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/17070621/kasn-pj-kepala-daerah-asn-rentan-dipolitisasi-dalam-pilkada

Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke