KPK kepada Pj Kepala Daerah: Kami Punya Harapan, Anda Tak Terpilih dari Sistem Pilkada Mahal

Pahala mengatakan, selama ini, banyak kepala daerah yang ditangkap KPK beralasan melakukan korupsi karena biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mahal. Sementara itu, para Pj kepala daerah diusulkan dan dilantik oleh pemerintah pusat.

"Saya ingatkan, para penjabat kepala daerah, Anda orang-orang terpilih yang kalau dari KPK kami berharap sangat besar. Anda bukan dari sistem yang kita tahu, Pilkada mahal, Anda dari sistem yang "pluk" Anda dipilih ada di situ," ujar Pahala dalam webinar yang diadakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI, Rabu (15/6/2022).

Ia menjelaskan, melalui sistem Pilkada, para kepala daerah terpilih sebelumnya membutuhkan penyumbang atau sponsor untuk pendanaan kegiatan seperti kampanye.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh KPK pada Pilkada tahun 2015 dan 2017, sebanyak 82,3 persen kegiatan Pilkada yang diikuti oleh calon kepala daerah didanai oleh sponsor.

Dari awal hingga proses para calon tersebut terpilih, dana dari sponsor tersebut sangat dominan.

"Calon itu maju dari kaki atau tangan yang sudah ada talinya, dari para penyumbang. Dan ternyata dikatakan, mereka kemudian minta kemudahan berizinan dalam bisnis, lantas boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah ya boleh pasti tapi kan dia minta ada perlakuan lebih khusus, dan juga ingin bisnisnya bisa terus jalan," jelas Pahala.

Selain itu, para pemberi sponsor tersebut juga meminta akses dalam menjabat. Untuk itu, ia pun meminta para Pj kepala daerah untuk berhati-hati terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).

Pasalnya, saat pilkada berlangsung, beberapa kepala dinas menjadi tim sukses dari kepala daerah yang menjadi pemenang.

Sehingga, saat kepala daerah yang didukung terpilih ia kemudian mendapatkan akses kemudahan untuk menjabat di dinas-dinas maupun BUMD.

Hal tersebut pun tercermin dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Sebagian besar kasus yang menimpa kepala daerah yakni kasus suap. Suap ini terkait dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

"Oleh karena itu KPK berharap banyak pada penjabat kepala daerah. Karena Anda produk bukan dari sistem ini. Sehingga Anda nggak punya ikatan tangan dan kaki dengan para penyumbang," ujar Pahala.

"Kedua durasinya cukup panjang, sehingga segala macam uang ketok bisa dihindari, karena tidak ada ikatan dengan penyumbang dan lain-lain," kata dia.