Salin Artikel

Menakar Arah Pencapresan Muhaimin

Secara terbuka, Muhaimin menjadikan pencapresan dirinya sebagai syarat koalisi. Misalnya, saat ditanya peluangnya melebur PKB dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dengan lugas Muhaimin mengatakan, hanya akan membawa partainya jika KIB mengusungnya sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Demikian juga ketika melakukan penjajakan Koalisi Semut Merah (KSM) dengan PKS. Petinggi PKB langsung menyeru duet Muhaimin-Anies Rasyid Baswedan.

KSM dinilai sebagai representasi dua kutub Islam, tradisional dan perkotaan, dan diklaim dapat semakin mengurangi ketegangan akibat politik pembelahan yang dirasakan dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak diragukan lagi, keinginan Muhaimin nyapres sangat militan. Terakhir bahkan sesumbar akan menggandeng Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai cawapres.

Dalam hal “kebisingan”, Muhaimin mengalahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tetapi benarkah Muhaimin ingin nyapres?

Sebagai pemimpin partai yang memiliki 58 kursi di DPR dan raihan 13 juta suara lebih pada Pemilu 2019, wajar jika Muhaimin memiliki syahwat politik untuk menjadi presiden, minimal wapres.

Tetapi jika dilihat dari beberapa hal ini, langkah politik Muhaimin lebih pada upaya menaikan posisi tawar partainya sebagaimana yang dilakukan di Pilpres 2019.

Pertama, tentu saja elektabilitasnya yang sangat rendah sebagaimana hasil survei berbagai lembaga.

Kecenderungan keterpilihannya ada di kelompok satu persen bersama Ketua DPR Puan Maharani, Airlangga dan juga AHY.

Hasil survei memang bukan segalanya, namun dapat memengaruhi persepsi publik. Sementara PKB masih membutuhkan partai lain agar dapat dirangkai menjadi perahu untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam konteks ini, Muhaimin hanya mungkin dipasang sebagai cawapres jika partai mitra memiliki 57 kursi lebih dan sudah memiliki capres dengan elektabilitas tinggi. Misal Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai capres.

Sayangnya, duet Prabowo-Muhaimin masih minim diperhitungkan dalam berbagai survei.

Lembaga-lembaga survei lebih fokus melakukan simulasi hanya di antara bakal calon yang memiliki peluang dan elektabilitas tinggi.

Kedua, Muhaimin memiliki peluang serupa di Pilpres 2019. Nyatanya namanya tidak masuk dalam bursa cawapres baik untuk Prabowo maupun Jokowi.

Muhaimin akhirnya tidak ngotot. Justru kemudian menggandeng M. Romahurmuziy (ketum PPP saat itu), untuk “menekan” Jokowi agar mengambil Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

Upaya Muhaimin memicu perdebatan luas karena membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari “paket” dukungan PKB dan PPP.

Bahkan Mahfud Md yang konon sudah dihubungi untuk fitting baju, distempel bukan kader NU oleh Ketua Umum PBNU (saat itu) KH Said Aqil Siradj.

Ketiga, Muhaimin bukan tokoh yang merepresentasikan NU. Penolakan sebagian Gusdurian sebagai buntut rebutan PKB dengan Yenny Wahid, masih membekas dan sering meletup ketika Muhaimin melakukan klaim.

Ditambah perseteruannya dengan PBNU di bawah pimpinan KH Yahya Cholil Staquf. Perseteruan dipicu keinginan Gus Yahya untuk mengembalikan marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang hanya mengurusi umat dari sisi agama, pendidikan dan ekonomi.

Keinginan Gus Yahya juga sejalan dengan seruan berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi untuk mengikis politisasi agama dan identitas kesukuan dalam kontestasi elektoral.

Kebijakan Gus Yahya dianggap merintangi jalan Muhamin. Dengan tidak diperbolehkannya pengurus dan atribut ke-NU-an digunakan dalam politik praktis, maka langkah politik Muhaimin yang selama ini ditopang kader-kader NU struktural, seperti dalam kasus penolakan Mahfud Md sebagai cawapres Jokowi, menjadi tersendat.

Pascateguran PBNU terhadap PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi yang dianggap memfasilitasi deklarasi pencapresan Muhaimin, belum ada PCNU yang berani melakukan pelanggaran serupa.

Terlebih setelah Muhaimin terangan-terangan menabuh “genderang perang”. Ungkapan “NU Kultural Wajib Ber-PKB, Struktural Sakarepmu” menimbulkan luka bagi Nahdliyin yang masih menghormati kiai dan dipastikan sulit disembuhkan.

Bukan rahasia lagi, mayortias pengurus PBNU adalah kiai kharismatik dan memiliki pondok pesantren di daerahnya.

Mereka umumnya berada di posisi Mustasyar (penasihat) dan Syuriyah (pembina) yang memiliki Rais Aam sebagai penentu arah kebijakan organisasi.

Keempat, Muhamin bukan pemain kunci dalam percaturan politik kekinian. Terlebih setelah PKB “diceraikan” NU.

Hal ini juga jawaban mengapa nama Muhaimin tidak masuk dalam simulasi capres/cawapres lembaga-lembaga survei.

Situasi semakin tidak menguntungkan Muhaimin karena PKB sedang tidak berada di titik pesona. Tiga koalisi di Pilpres 2024 tetap bisa terbentuk tanpa PKB.

Pada posisi ini maka Muhaimin harus berani mengubur mimpinya maju sebagai capres/cawapres. Jika pun dimaksudkan sebagai upaya menaikan bargaining position PKB, juga harus diakhiri karena yang terjadi bisa sebaliknya.

Muhaimin masih bisa menjadi king maker dalam pilpres mendatang jika berani membentuk koalisi keempat bersama PKS dan Demokrat. Dengan syarat, wajib mengusung capres yang memiliki elektabilitas tinggi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/14/11395001/menakar-arah-pencapresan-muhaimin

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Pendamping Desa Meninggal Saat Bertugas, BPJS Ketenagakerjaan Beri Santunan Rp 525 Juta

Nasional
Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Update 1 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 4.977 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.669.821

Nasional
Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Jelang Uji Kelayakan Panglima, PDI-P Singgung Kedisiplinan TNI Menurun

Nasional
Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Bupati Cianjur Sebut Dana Ganti Rugi Rumah Rusak akibat Gempa Disalurkan Senin Depan

Nasional
Hadiri Silaturahmi Perayaan Natal di Biak Numfor, Wapres: Mari Rawat Kerukunan

Hadiri Silaturahmi Perayaan Natal di Biak Numfor, Wapres: Mari Rawat Kerukunan

Nasional
Minta Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Beri Ampun

Minta Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah, Jokowi: Jangan Beri Ampun

Nasional
Momen Keakraban Panglima TNI dan KSAL Saat Lepas Prajurit ke Lebanon

Momen Keakraban Panglima TNI dan KSAL Saat Lepas Prajurit ke Lebanon

Nasional
Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres, Minta Pemekaran Wilayah

Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres, Minta Pemekaran Wilayah

Nasional
Kompetisi Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Usai Digelar, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Kompetisi Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Usai Digelar, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Nasional
LPSK: Korban Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM Masih Alami Trauma

LPSK: Korban Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM Masih Alami Trauma

Nasional
Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng ke Kejagung

Nasional
Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Nasional
Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Nasional
Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Nasional
Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.