Salin Artikel

Singgung Menteri Jokowi Kebelet "Nyapres", Masinton: Harus Reshuffle!

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyinggung adanya menteri Kabinet Indonesia Maju yang berambisi maju di pemilu presiden (Pilpres) 2024.

Ia menilai, menteri tersebut harus segera diganti agar tak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ada menteri yang pengin nyalon (mencalonoan diri sebagai presiden), kebelet nyalon," kata Masinton dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/6/2022).

Masinton tak menyebut sosok menteri yang dia maksud. Namun, katanya, menteri tersebut bukan berasal dari kalangan partai politik.

Ambisi menteri itu untuk menjadi calon presiden, kata Masinton, nampak dari foto dirinya yang dipajang di banyak tempat.

Masinton menyayangkan langkah menteri tersebut yang memilih memamerkan kenarsisannya, alih-alih prestasi dia dalam menangani persoalan negara.

"Sudah kebelet nyalon, sudah mengunakan seluruh sumber daya itu, bahkan sumber dana itu kegiatan-kegiatan yang menopang kenarsisannya tadi untuk nyalon, padahal nggak ada partai politknya," ujar Masinton.

"Kalau ketua umum partai politik kita bisa memahami. Itu loh, memahami bahwa ada tugas dari partainya dan dia tidak memanfaatkan, jaringan yang digunakan jeringan partainya gitu. Orang ini nggak punya partai, majang foto di mana-mana," tuturnya.

Masinton mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi banyak persoalan, mulai dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga naiknya harga pupuk.

Oleh karenanya, seharusnya para menteri fokus untuk bekerja, bukan malah mengampanyekan diri demi kepentingan politik pribadi.

Kendati reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan presiden, kata Masinton, Jokowi perlu segera mencopot menterinya yang berambisi untuk maju di pilpres.

"Iya harus lah ya (dicopot), harus ya, itu tadi supaya fokus. Terus kemudian, jangan juga nanti kementerian masuk itu malah nggak fokus lagi, malah memanfaatkan buat kampanye lagi," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui, kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berembus beberapa waktu belakangan.

Isu ini timbul tenggelam sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021. Namun, hingga kini, belum ada satu pun kader PAN yang diberi kursi menteri.

Sempat beredar kabar bahwa Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada pertengahan Juni ini. Namun, hal itu telah dibantah presiden.

"Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore.

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/13502371/singgung-menteri-jokowi-kebelet-nyapres-masinton-harus-reshuffle

Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke