Salin Artikel

Tingkat Kepercayaan KPK Paling Rendah di Antara Lembaga Hukum, ICW: Gejala Penggembosan Makin Terlihat

Hal itu disampaikan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana pasca lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat yang menunjukan bahwa KPK merupakan lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik paling rendah.

“ICW tidak kaget mendengar anjloknya kepercayaan publik pada KPK. Sebab sejak perubahan Undang-Undang KPK, dan masuknya komisioner bermasalah, gejala mengarah pada penggembosan lembaga antirasuah itu semakin jelas terlihat,” papar Kurnia dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Lebih mengagetkan, katanya, jika hasil survei menunjukan bahwa kondisi KPK baik-baik saja dan berprestasi.

Kurnia memandang saat ini KPK dipenuhi banyak kontroversi, tanpa mampu menunjukan kinerja optimal.

“Jika dicermati beberapa waktu terakhir, mulai dari rendahnya kuantitas dan kualitas penindakan, kekeliruan arah strategi pencegahan korupsi hingga bobroknya pengelolaan internal kelembagaan sudah tentu menjadikan publik skeptis dengan KPK,” tuturnya

Kondisi itu, lanjut Kurnia, diperparah dengan adanya dua pimpinan KPK bermasalah secara etik yaitu Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar.

Adapun Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ringan karena menyewa helikopter untuk keperluan pribadi.

Sedangkan Lili telah divonis melanggar kode etik berat akibat berkomunikasi dengan pihak beperkara, saat ini pun ia tengah menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penerimaan gratifikasi pada gelaran MotoGP Mandalika.

“Atas fakta-fakta tersebut ICW mengusulkan agar komisioner bermasalah tersebut pensiun dini dari KPK dengan cara mengundurkan diri,” kata dia.

Terakhir, Kurnia menyampaikan bahwa ketidakpercayaan publik pada KPK menjadi bukti nyata kegagalan strategi pemberantasan korupsi pemerintah dan DPR karena merevisi UU KPK.

“Serta rapor merah bagi Firli Bahuri dan empat komisioner lainnya,” imbuh dia.

Diketahui hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 18-24 Mei 2022 yang dirilis Rabu (8/6/2022) menunjukan kepercayaan publik KPK berada di tingkat dasar dibandingkan lembaga penegak hukum lain.

Lembaga penegak hukum dengan peringkat tertinggi adalah Polri dengan tingkat kepercayaan 66,6 persen, lalu Kejaksaan Agung dengan capaian 60,5 persen, dan pengadilan dengan 51,1 persen.

Sementara itu KPK berada di peringkat keempat dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 49,8 persen.

“KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah,” ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/21380351/tingkat-kepercayaan-kpk-paling-rendah-di-antara-lembaga-hukum-icw-gejala

Terkini Lainnya

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke