Salin Artikel

Jokowi: Saya Minta Semua Lembaga Pemerintahan Saling Terbuka, Bersinergi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua lembaga pemerintahan harus saling terbuka dan bersinergi.

Jokowi pun meminta semua pejabat di pusat dan daerah mendukung keterbukaan itu.

"Saya ingin tegaskan lagi permintaan saya pada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi tetapi real. Ini pada tataran pelaksanaan," ujar Jokowi dalam sambutannya pada puncak acara Gugus Tugas Reforma Agraria 2022 (GTRA Summit 2022) di Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Kalau di forum rapat itu (dikatakan) wah kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering lemah di situ. Sekali lagi, semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi," tegasnya.

Selain itu, presiden juga menyatakan dirinya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan ego sektoral instansi pemerintah.

Jokowi meminta ego sektoral lembaga dihentikan.

"Saya ingatkan lagi saya tidak bisa menolernasi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, " kata Jokowi.

"Sudah stop, cukup, stop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," lanjutnya.

Kepala Negara pun menekankan, di dalam reforma agraria ada kebijakan satu peta. Kebijakan ini dibuat untuk meruntuhkan ego sektoral lembaga.

"Kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini, kalau sudah satu peta itu enak banget," tambah Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/12001831/jokowi-saya-minta-semua-lembaga-pemerintahan-saling-terbuka-bersinergi

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke