Kepercayaan Publik terhadap KPK Rendah, Eks Jubir: KPK Sekarang Banyak Gimik

Hal itu disampaikan Febri menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara penegak hukum lainnya.

“KPK sekarang adalah KPK yang menurut saya full of controversy dan begitu banyak gimik yang kita lihat,” ujar Febri dalam acara rilis survei Indikator, Rabu (8/6/2022).

Febri pun menyinggung rompi biru yang disebut simbol penangkal korupsi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Rompi itu disematkan kepada jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pembekalan antikorupsi untuk jajaran perusahaan PT PLN pada Selasa (31/5/2022).

Pemberian rompi itu, kata Febri, bahkan mendatangkan kritik di media sosial dari berbagai kalangan.

“Kemarin ada rompi biru sampai diledekin oleh banyak pihak ya, saya melihat di media sosial itu sampai ada kartun Doraemon yang mengeluarkan rompi biru,” kata Febri.

“Itu sebenarnya sindiran yang mestinya dilihat secara lebih sensitif oleh pimpinan KPK, saya yakin teman-teman pegawai KPK resah dengan situasi yang ada saat ini,” ujar dia.

Menurut Febri, jika Komisi Antirasuah itu fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang nyata, kepercayaan publik dapat meningkat dengan sendirinya.

Oleh karena itu, kata dia, ketua KPK dan empat wakil ketua KPK hingga Dewan Pengawas (Dewas) seharusnya bisa membaca hasil survei itu sebagai pembelajaran.

“Kalau penegak hukum itu bekerja dalam artian yang sebenarnya ya, maka publik akan melihat secara linier ‘Oh kami mulai percaya dengan penegak hukum ini’. Beda dengan penegak hukum, atau pimpinan penegak hukum yang kebanyakan gimik begitu,” papar Febri.

“Jangan pernah berpikir masyarakat akan tertarik dengan gimik yang disampaikan oleh penegak hukum itu, apalagi akan meningkatkan proses kepercayaan publik terhadap penegak hukum,” tutur dia.

Adapun hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap KPK paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 18-24 mei 2022 melalui metode random digit dialing (RDD).

Adapun RDD merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1213 responden.

"Institusi yang paling dipercaya, peringkat pertama hingga ketiga tidak berubah, TNI, Presiden, Polri, yang berubah adalah Kejaksaan Agung," papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya, Rabu.

"Kejaksaan Agung di survei sebelumnya di posisi ke delapan, di survei bulan Mei naik ke peringkat empat. KPK di bawah Kejaksaan Agung, pengadilan, dan polisi," ucap dia.

Berdasarkan tingkat kepercayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 85,3 persen, disusul Presiden 73,3 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 66.6 persen.

Selanjutnya, Kejaksaan Agung dengan 60,5 persen, pengadilan dengan 60,1 persen, dan KPK dengan 59.8 persen. Di bawah KPK, ada MPR, DPD, DPR, dan partai politik.

"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah," ucap Burhanudin.

Adapun margin of error dalam survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.