Politikus Nasdem: Surya Paloh dan SBY Tak Pernah Bermusuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Minggu (5/6/2022) malam bukan yang pertama kali setelah sekian lama mereka tak jumpa.

Ali mengatakan, pertemuan SBY-Surya Paloh sudah dilakukan beberapa kali tanpa menjelaskan lebih jauh.

Dia pun menyatakan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan apa pun yang pernah terjadi di antara kedua pimpinan partai ini.

"Hanya karena jarang berkomunikasi, sehingga kemudian publik berasumsikan seperti itu (renggang). Mana ada Pak Surya, mana ada, Pak Surya bermusuhan sama orang, mana pernah," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Ali menerangkan, kedua tokoh partai ini bertemu dan makan bersama membahas seputar persoalan bangsa dan negara.

Dia menceritakan, pertemuan di Nasdem Tower itu berawal dari Surya Paloh menjenguk SBY yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Amerika.

Kemudian, keduanya membuat janji untuk melakukan pertemuan lanjutan.

"Di Amerika kemarin ada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Demokrat), kemudian janjian ketemu di Jakarta, lalu direalisasikan. Nah waktu itu dalam rangka menjenguk Pak SBY," ujarnya.

Ali menambahkan, pertemuan antara Paloh dan SBY diyakini akan terus berlanjut.

Lebih jauh, Ali mengatakan, kedua pimpinan partai politik ini sudah tentu membahas soal politik di negara ini. 

"Tapi, kalau kemudian apakah bercerita tentang koalisi (Pilpres 2024)? Ya tidak, jadi kita tidak bicara tentang teknis, tapi lebih kepada silaturahmi," terang Ali.

Soal asumsi publik terkait kerenggangan hubungan Surya Paloh dan SBY, Ali menganalogikan kehidupan suami istri.

Menurut Ali, sepasang suami istri saja yang hidup berumah tangga pasti akan menemukan perselisihan.

"(Suami istri) masih suka diam-diaman, terus kemudian bertemu lagi. Jadi tidak ada, dalam politik itu tidak ada musuh abadi," tegasnya.

"Apalagi Pak Surya sama Pak SBY tidak pernah bermusuhan," sambung Ali.

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, keretakan hubungan keduanya berangkat dari kabar pada peristiwa Pilpres 2004.

Kala itu, SBY sempat menawarkan Paloh kursi menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jika dirinya dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu presiden.

Syaratnya, Paloh harus mengerahkan kekuatan jaringan media miliknya untuk mendukung SBY dan Demokrat dalam pencalonan.

Paloh setuju membantu SBY. Demikian dikisahkan oleh Usamah Hisyam dalam bukunya yang berjudul Surya Paloh Sang Ideolog.

"Pak Surya pun ditawari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dewan Pertimbangan Presiden saat itu," kata Hisyam sebagaimana pemberitaan Kompas.com, 10 Maret 2014.

Meski bersedia mendukung pencalonan SBY, Paloh kala itu mengaku tak mengincar jabatan yang ditawarkan SBY. Ia hanya mau SBY menjalankan program restorasi yang diusungnya.

"Sebagai gantinya, Pak Surya pun hanya meminta, jika SBY terpilih, dia ingin SBY menjalankan program restorasi yang diusung Pak Surya. Selama SBY mau mengusung program restorasi, kita dukung beliau. Itulah yang diucapkan Pak Surya waktu itu," papar Hisyam.

SBY pun berhasil memenangi Pilpres 2004 dan dilantik menjadi presiden keenam RI. Namun, Hisyam mengatakan, program restorasi titipan Paloh tidak pernah dijalankan.

"Salah satu komitmen restorasi, seperti pemberantasan korupsi, tidak dijalankan. Hanya 15 persen pemberantasan korupsi yang aktual pada era SBY, sisanya korupsi lama sebelum pemerintahan SBY," katanya.

Sejak saat itulah hubungan SBY dan Paloh retak. Kerenggangan itu diperkuat dengan manuver Paloh pada Pilpres 2009.

Kala itu, Paloh yang masih berada di bawah naungan Partai Golkar tidak lagi mendukung pencalonan SBY yang menggandeng Boediono sebagai calon wakil presiden.

Paloh bersama Golkar mengusung Jusuf Kalla dan Wiranto, meski akhirnya SBY-Boediono yang keluar sebagai pemenang pertaurangan.

Pada Pilpres 2014 dan 2019, Paloh dan SBY lagi-lagi berseberangan. Dengan membawa bendera Nasdem, Paloh konsisten mendukung koalisi Joko Widodo.

Sementara itu, SBY di bawah Demokrat mengambil sikap netral pada dua kali pemilu. Oleh karenanya, sejak 2014, partai bintang mercy itu tak masuk ke jajaran pemerintahan.