Megawati dan Jokowi dalam Pusaran Isu Kerenggangan: Berawal dari Ganjar, Dibantah PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Berembus isu kerenggangan hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.

Kabarnya, perang dingin antara keduanya disebabkan oleh perbedaan dukungan politik jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Jokowi disebut-sebut mendukung kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Padahal, Megawati, sang penguasa partai banteng, belum memberikan arahan apa pun.

Sementara, sedari lama internal PDI-P diterpa isu rivalitas dua kader antara Ganjar Pranowo dan putri mahkota partai, Puan Maharani.

PDI-P disebut bimbang. Hendak medorong pencalonan Puan, tetapi elektabilitas putri Megawati itu mentok di kisaran 1 persen menurut survei berbagai lembaga.

Sementara Ganjar, yang notabene bukan petinggi PDI-P, menjuarai survei elektabilitas karena angkanya tembus 20 persen.

Awal mula isu

Jokowi disebut-sebut memberikan dukungan untuk Ganjar setelah berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022). Pada acara tersebut hadir sejumlah tokoh, salah satunya Ganjar.

Dalam pidatonya, Jokowi bilang, jangan terburu-buru perihal politik 2024. Ia meminta organisasi relawan pendukungnya bersabar, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas.

"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.

Seketika, hadirin bersorak-sorai. Mereka bertepuk tangan, beberapa meneriakkan nama Ganjar Pranowo.

Pernyataan presiden itu pun disinyalir sebagai kode dukungan ke Ganjar. Dari sinilah isu kerenggangan Jokowi dengan Megawati mencuat.

Serangan PDI-P

Di tengah kabar keretakan hubungan Jokowi dan Megawati, tiba-tiba saja politisi PDI-P yang juga loyalis Mega, Trimedya Panjaitan, menyentil Ganjar.

Trimedya mengatakan, Ganjar ambisius maju di Pilpres 2024, padahal kinerjanya selama menjadi gubernur dipertanyakan.

"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?" kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Trimedya juga membanding-bandingkan kinerja Ganjar dengan Puan. Oleh Trimedya, Puan disebut berhasil, mulai dari menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di periode pertama pemerintahan Jokowi, dan kini menjabat Ketua DPR RI.

Bagi Trimedya, langkah Ganjar yang gencar bermanuver untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas. Bahkan, dia menilai Ganjar kemlinthi atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak.

“Kalau kata orang Jawa kemlinthi ya, sudah kemlinthi dia, harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng dia berinteraksi dengan kawan-kawan stuktur di sana DPD DPC DPRD provinsi DPRD kab kota, itu baru,” ujarnya.

Bukan sekali ini saja Ganjar "diserang" partainya sendiri. Puan Maharani sendiri pernah beberapa kali melempar sindiran tajam soal pemimpin yang hanya gemar tampil di media sosial, yang oleh publik diasumsikan ditujukan untuk Ganjar.

Ganjar juga beberapa kali tak diundang di acara internal partainya, misalnya di HUT PDI-P ke-48, Mei 2021 lalu.

Kala itu, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto terang-terangan mengatakan bahwa tidak diundangnya Ganjar adalah karena dia dinilai kelewatan berambisi maju di pilpres.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Bambang, Sabtu (22/5/2021).

Dibantah sekjen

Merespons isu dukungan Jokowi untuk Ganjar, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku partainya tak ambil pusing. Ia menilai, pernyataan Jokowi di Rakernas Projo merupakan ajakan kepada relawannya untuk memikirkan kepentingan nasional.

"Pertama, melihat konteks situasional bangsa dan negara. Saat ini fokus utama adalah berpacu mengatasi dampak pandemi dan ketidakpastian global. Hal inilah yang ditegaskan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nasional yang harus didahulukan," kata Hasto kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Hasto mengatakan, pada saatnya nanti, Megawati bakal mengajak Jokowi berdiskusi mengenai sosok yang bakal diusung PDI-P di Pilpres 2024. Sebab, Jokowi tak lain merupakan kader partai banteng.

"Pak Jokowi sebagai kader PDI-P ya tentu saja secara periodik bertemu dengan Bu Mega," katanya saat ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022).

Hasto pun sempat membantah bahwa hubungan partainya dengan Ganjar tidak baik-baik saja. Dia menyebut, tak ada keretakan antara PDI-P dan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Renggang, jauh, dekat itu kan persepsi, suatu skenario politik yang digalang pihak lain," ujarnya.

Ketika ditanya soal banyaknya elemen komunitas mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar maju sebagai capres, Hasto mengatakan semua keputusan berada di tangan Megawati.

Namun, dia memastikan, partainya tengah fokus menjalankan kerja-kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ketimbang urusan pilpres.

"Di dalam demokrasi ini kan mereka-mereka rakyat komunitas bisa menyampaikan aspirasinya. Tetapi dalam konstitusi partai, Ibu Megawati yang mempertimbangkan dengan jernih bahwa yang kita cari seorang pemimpin, seorang pemimpin yang berani tanggungjawab berani memikul beban yang tidak ringan," kata Hasto.

Akhirnya bertemu

Kabar angin keretakan hubungan Jokowi-Megawati terus berembus hingga akhirnya keduanya bertemu pada Selasa (7/6/2022).

Jokowi dan Megawati berbincang di Istana Negara. Momen itu terjadi setelah presiden melantik Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Atas peretemuan itu, Hasto pun menegaskan bahwa tidak ada masalah apa pun antara Megawati dan Jokowi.

"Saya dan Mas Pramono Anung (Sekretaris Kabinet, politisi PDI-P) menyaksikan sebelum dan sesudah pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus BPIP yang berbicara akrab penuh kegembiraan," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa.

"Bahkan setelah acara pelantikan, Pak Jokowi dan Bu Mega berbicara empat mata, dan pada saat menuju mobil Pak Jokowi menggandeng tangan Bu Mega," lanjut dia.

Menurut Hasto, berbagai isu tentang hubungan Jokowi dan Mega memang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, lanjut dia, Jokowi dan Megawati secara berkala bertemu membahas persoalan bangsa dan negara. Namun, hal ini memang tak diketahui banyak pihak.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa hubungan Mega dan Jokowi itu mendalam. Keduanya disebut memiliki kesesuaian pandang tentang arah masa depan bangsa.

Berkaitan dengan Pemilu 2024, jelas Hasto, PDI-P tiada hari tanpa konsolidasi. Tetapi, urusan capres dan cawapres di tangan Megawati.

"Semua kader harus kedepankan disiplin, jangan terbawa arus, dan jalan terbaik memenangkan Pemilu adalah turun ke bawah," tutur Hasto.

“PDI Perjuangan tidak akan terseret arus. Para kader jangan ikut-ikutan dansa politik. Fokus tunggal, bergerak ke bawah," katanya.

Berbeda pandangan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga bahwa Jokowi sebenarnya memiliki agenda politik tersendiri menuju Pilpres 2024.

Dugaan ini berkaitan dengan munculnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun oleh partai-partai politik pendukung pemerintah yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Apalagi, dalam acara Silaturahmi Nasional KIB, Sabtu (4/6/2022), hadir Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Kemunculan Budi disebut-sebut sebagai bentuk dukungan Jokowi untuk KIB.

Terlebih, Projo berulang kali menyampaikan bahwa arah politiknya di 2024 bergantung pada instruksi Jokowi.

KIB juga disebut-sebut disiapkan sebagai kendaraan untuk mengantarkan Ganjar ke panggung pilpres, utamanya jika PDI-P enggan mengusung Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebab, hingga nota kesepahaman pembentukan koalisi ditandatangani, KIB tak juga mengumumkan capres yang akan mereka usung. KIB pun sempat terang-terangan menyatakan terbuka dengan kemungkinan mencalonkan Ganjar.

"Artinya, dalam konteks ini, ada benturan kepentingan yang serius antara PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi bersama partai-partai anggota KIB laiknya Golkar, PAN dan PPP," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (7/6/2022).

"KIB merupakan 'kendaraan perang' Presiden Jokowi untuk berhadapan dengan arus kekuatan politik PDI-P, jika suatu saat tidak mencalonkan Ganjar di Pilpres 2024," tuturnya.

Melihat pertemuan Jokowi dan Megawati kemarin, Umam mengatakan, dalam konteks relasi personal memang tidak ada persoalan antara keduanya.

Menurut Umam, Jokowi tidak mungkin melalukan perlawanan politik secara terbuka terhadap Megawati yang telah berjasa mengantarkannya pada tampuk kepemimpinan.

Namun, kerenggangan begitu tampak jika dikontekstualisasikan dengan cara pandang keduanya dalam memproyeksikan kepemimpinan nasional setelah Jokowi turun tahta.

"Jelas ada perbedaan mendasar di sana. Di satu sisi, Presiden Jokowi merasa nyaman secara politik untuk mengusung Ganjar Pranowo yang dinilai bisa mengamankan sejumlah agenda program," kata Umam, Rabu (8/6/2022).

"Sekaligus menjaga 'keselamatan' dirinya, termasuk keselamatan anak dan menantunya, Bobby dan Gibran yang saat ini berada di pemerintahan lokal," lanjut dosen Universitas Paramadina itu.

Umam berpendapat, Jokowi dan Megawati punya cara pandang yang berbeda terhadap figur Ganjar. Selain berpotensi memutus mata rantai kepemimpinan trah Soekarno, sosok Ganjar juga dinilai terlalu fokus pada citra dirinya, dan menomorduakan tugas kepartaian.

Inilah yang kemudian memunculkan serangan PDI-P mengenai narasi "pemimpin medsos", "kemajon", hingga "kemlinthi".

"Inilah letak perbedaan mendasar antara Jokowi dan Megawati. Munculnya KIB merupakan bukti bahwa perbedaan cara pandang Jokowi dan Megawati dalam mempersepsikan kepemimpinan pasca 2024 itu masih terjadi, dan ada kebuntuan komunikasi di antara keduanya," kata Umam.