Politikus PKB Minta Tarif Naik Stupa Borobudur Tak Bebani Umat Buddha

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta pemerintah agar tidak membebani umat Buddha dengan rencana kenaikan tarif naik stupa ke Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang.

Sebab, dia menilai bahwa rencana tersebut bisa merugikan masyarakat, khususnya umat Buddha karena Candi Borobudur merupakan salah satu tempat sakralnya.

"Visi Pak Luhut secara prinsip baik tapi jangan hantam kromo, umat Buddha itu masih banyak orang desa dan tidak mampu, kasihan sekali mereka jadi tidak bisa melakukan penghormatan kepada Guru Agung mereka," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Daniel menjelaskan, Candi Borobudur sangat sakral bagi umat Buddha.

Kesakralan dan kesucian Candi Borobudur, kata dia, diakui umat Buddha dunia.

"Sementara Borobudur bagi umat Buddha itu sesuatu yang sangat amat sakral seperti sahabat muslim di Kabah, bukan hanya untuk umat Buddha Indonesia, Borobudur adalah mandala terbesar dunia yang sakral dan disucikan oleh umat Buddha dunia," terangnya.

Oleh karena itu, Daniel mendorong pembahasan rencana kenaikan tarif untuk naik Candi Borobudur itu, menggandeng sejumlah pihak untuk berbicara, di antaranya ilmuwan maupun pimpinan umat Buddha.

"Jadi kita harap kebijakan ini harus memikirkan hak ibadah umat Buddha, pembatasan memang perlu dilakukan, tapi kita minta pemerintah lakukan konsultasi dengan para sangha pimpinan ulama umat Buddha termasuk ke para ahli arkeologi," katanya.

Diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur.

Menurut rencana, harga untuk naik ke stupa menjadi Rp 750.000 per orang bagi turis lokal.

Rencana tersebut menuai penolakan oleh banyak pihak.

Salah satunya adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) meminta pemerintah meninjau ulang wacana tersebut karena dinilai bakal berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata Candi Borobudur.

"UMKM yang di sekitar candi yang menjual baju Rp 50.000 rasanya akan kecewa kalau dipaksakan yang datang itu adalah masyarakat yang berpenghasilan besar. Marilah kita bersama-sama meyakinkan pemerintah," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, Senin (6/6/2022).