Salin Artikel

Anggota DPR Sebut yang Kontra DOB Tak Representasikan Semua Wilayah Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas menilai, masyarakat di Papua lebih banyak yang mendukung soal pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang tengah digodok di DPR.

Menurutnya, adanya pihak kontra dalam DOB justru tidak merepresentasikan seluruh wilayah Papua.

"Memang pro kontra di Papua terus berjalan, tapi saya pikir kelompok kontra tidak merepresentasikan semua wilayah di Papua, karena ada wilayah-wilayah yang mendukung pembentukan DOB," kata Yan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, masyarakat Papua pendukung DOB lebih banyak.

Hal itu terlihat dari masyarakat yang sebelumnya diminta menentukan pendapat dukung atau tidak terhadap DOB.

"Lebih banyak yang mendukung dan semua wilayah yang ada di Papua, karena ada wilayah-wilayah yang sangat kondusif untuk didukung menentukan DOB. Di wilayah-wilayah yang kontranya juga banyak, tapi di wilayah yang lain lebih banyak lagi yang mendukung untuk pembentukan DOB," tutur dia.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR itu menilai pentingnya DOB untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurut dia, dari aspek ekonomi, Papua tetap membutuhkan percepatan pembangunan. Ia menilai hal itu dapat ditempuh, salah satunya melalui DOB.

"Jadi saya pikir masyarakat Papua harus memberi apresiasi karena pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan khusus, otsus Papua di Papua diperpanjang, tambah lagi DOB berarti tambah lagi kebijakan," jelasnya.

Diketahui bersama, pro dan kontra tentang pembentukan DOB Papua terus bergulir.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, pembentukan DOB bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Sebab DOB dapat mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang terhambat kondisi geografis.

"DOB juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis. Berapa pun dana diturunkan dalam otonomi khusus (otsus), tapi kalau geografis sulit, seperti yang ada sekarang tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa," ujar Mathius dalam keterangannya usai bertemu Presiden Joko Widodo,sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/5/2022).

"Karena itu DOB adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/07/14270501/anggota-dpr-sebut-yang-kontra-dob-tak-representasikan-semua-wilayah-papua

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke