Partai Nasdem Dinilai Bisa Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKS Tanpa Menjadi Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai Partai Nasdem bisa membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanpa menjadi oposisi pemerintah.

Diketahui saat ini Partai Nasdem adalah salah satu partai politik (parpol) koalisi pemerintah, sedangkan Partai Demokrat dan PKS adalah oposisi.

“Korelasi itu menarik, tapi banyak orang tidak peduli. Sebab, nuansa oposisi itu hanya dalam level perbedaan-perbedaan pilihan figur (calon presiden),” tutur Firman kepada Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Ia menilai, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal terus menyatakan dukungannya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Namun, di sisi lain, Partai Nasdem berbeda pilihan dengan Istana terkait pemilihan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

“Tapi, untuk 2024, kami (Nasdem) akan ada perbedaan dengan (capres) favorit pilihannya Presiden,” kata dia.

Firman barpandangan, berbagai parpol koalisi pemerintah punya kebebasan membangun kerja sama dengan parpol oposisi.

Keputusan itu tak lantas membuat parpol koalisi dinilai mengambil sikap untuk berseberangan dengan pemerintah.

Ia mencontohkannya dengan dinamika antara Jokowi dan PDI Perjuangan akhir-akhir ini.

“Yang menjadi catatan adanya perbedaan pilihan (kandidat capres) Jokowi dengan PDI Perjuangan,” ungkapnya.

Ia menduga Jokowi menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai penerusnya, sedangkan PDI Perjuangan bersikukuh mengusung Ketua DPP yang juga Ketua DPR, Puan Maharani.

Hal itu, lanjut Firman, memunculkan konflik yang tampak dari kritik politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan kepada Ganjar.

“Tapi, apakah PDI Perjuangan lantas dianggap oposisi? Kan enggak juga, jadi memang bermain di banyak kaki sekarang orang-orang itu,” tutupnya.