Salin Artikel

Politisi PDI-P Tak Khawatir Projo Hadiri Silatnas KIB: Mereka Itu Ormas

Junimart menyebut Projo hanyalah organisasi masyarakat (ormas).

"Projo itu organisasi politik enggak? Parpol enggak Projo? Tapi kalau dia ormas saya no comment lah. Namanya ormas ya boleh saja," ujar Junimart saat ditemui di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Junimart mengaku tak khawatir partainya kehilangan suara dengan pergerakan Projo. Dia menjelaskan suara Projo bukan suara PDI-P.

"PDI-P bukan suara Projo. Projo itu bukan partai politik, itu ormas. Namanya Pro, nanti ada Projun, ada Progan ya. Pro Bu Puan kan boleh-boleh saja. Enggak ada masalah kalau mau Projo ke (tempat) A ke B," tuturnya.

Sementara itu, Junimart menegaskan PDI-P belum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi manapun.

Junimart menyebut PDI-P menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri tanpa harus koalisi untuk Pilpres 2024.

Untuk diketahui, tiga partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menandatangani nota kesepahaman yang menunjukkan komitmen bersama untuk bekerja sama.

Penandatanganan itu dilakukan dalam acara bertajuk Silaturahim Nasional yang digelar pada Sabtu (4/6/2022) di Plataran, Senayan, Jakarta.

Sejumlah tokoh politik dari ketiga parpol tersebut turut menghadiri perhelatan itu.

Tokoh politik misalnya politikus senior Golkar Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang diketahui menjabat sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi.

Dalam pengamatan Kompas.com, keduanya hadir sejak awal acara dimulai.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/06/22483161/politisi-pdi-p-tak-khawatir-projo-hadiri-silatnas-kib-mereka-itu-ormas

Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke