Salin Artikel

Yakin Publlik Ingin Sosok Baru, Politisi Demokrat Prediksi Elektabilitas Prabowo Bakal Menurun

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk Konstelasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024, Sabtu (4/6/2022).

“Saya sendiri melihat bahwa katakanlah capres yang memiliki survei yang tertinggi sampai sekarang Prabowo, ini sudah maksimum tidak akan naik,” tutur Syarif.

“Bahkan trennya akan menurun dari hari ke hari, karena kita sekarang kan masih 2 tahun kurang lebih (Pilpresnya),” jelasnya.

Dalam pandangan Syarif, elektabilitas Prabowo di berbagai lembaga survei akan menurun karena masyarakat menginginkan sosok capres yang baru.

“Saya yakin juga bahwa rakyat menginginkan perubahan, dan perbaikan terhadap bangsa ini,” kata dia.

Syarif menganggap, masyarakat butuh figur capres baru ketimbang sosok yang kerap maju dalam kontestasi Pilpres.

“Di mana calon-calon yang muda, yang betul-betul orientasinya untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.

Adapun berdasarkan hasil jajak pendapat Indonesia Political Opinion (IPO) Prabowo menjadi tokoh politik paling populer dengan tingkat popularitas sebesar 96,2 persen.

Kemudian disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan capaian 88,1 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan tingkat popularitas 84 persen.

Berlanjut di peringkat keempat tokoh politik paling populer adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan capaian 71,3 persen, disusul Ketua DPR Puan Maharani di peringkat kelima dengan tingkat popularitas 69,3 persen.

Survei itu dilakukan pada 23-28 Mei 2022 dengan melibatkan 1.200 responden.

Metode yang digunakan adalah hybrid secara tatap muka pada 420 responden dan melalui telefon untuk 720 responden.

Diketahui metode ini memiliki pengukuran kesalahan atau margin of error sebesar 2,90 persen dengan tingkat akurasi data sebesar 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/16113901/yakin-publlik-ingin-sosok-baru-politisi-demokrat-prediksi-elektabilitas

Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke