Badan Permusyawaratan Desa: Fungsi, Tugas dan Keanggotaan

BPD merupakan penyambung lidah masyarakat desa. Bisa dibilang, Badan Permusyawaratan Desa adalah “parlemen” di pemerintahan desa.

Perihal BPD tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berikut penjelasan lebih jauh mengenai fungsi, tugas dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan satu orang dari keterwakilan perempuan.

Untuk memilih wakil perempuan yang mumpuni dan mampu memperjuangkan kepentingan perempuan, pemilihan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Para anggota BPD yang terpilih kemudian akan menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih lagi untuk masa keanggotaan maksimal tiga kali secara berturut-turut atau tidak.

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, anggota BPD diharuskan berjumlah ganjil dengan jumlah paling sedikit lima orang dan maksimal sembilan orang.

Untuk unsur pimpinan, terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.

Para anggota akan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Fungsi dan tugas dan Badan Permusyawaratan Desa

Terdapat beberapa fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

• membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
• menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
• melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain itu, dengan menjadi wakil masyarakat, ada sejumlah tugas yang harus dilakukan para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas-tugas tersebut, yakni:

• menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
• menyelenggarakan musyawarah BPD;
• menyelenggarakan musyawarah desa;
• membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
• menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk Pilakdes antarwaktu;
• membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
• melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
• melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
• menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
• melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Referensi:

• UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa