Salin Artikel

Terapkan Standar Layanan Publik dengan Baik, Kemenkominfo Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meraih Predikat Kepatuhan Tinggi atau berada dalam zona hijau dari lembaga pengawasan publik Ombudsman Republik Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkominfo Hary Budiarto mengatakan, penilaian itu menunjukkan apresiasi atas upaya jajaran Kemenkominfo dalam menerapkan standar dan menjalankan administrasi pemerintahan yang baik.

“Hal ini merupakan apresiasi atas upaya Kemenkominfo di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Johnny G Plate yang bisa meminimalkan maladministrasi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Hal tersebit dikatakan pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kemenkominfo itu usai menerima penghargaan dari Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Kamis (02/06/2022).

Hary menjelaskan, saat ini Kemenkominfo telah melakukan pelayanan publik secara daring.

“Pelayanan daring bisa mempercepat dan mempermudah akses masyarakat yang menggunakan layanan Kominfo,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/6/2022).

Dia juga mengatakan, predikat Ombudsman sesuai dengan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.

“Kemenkominfo menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Ombudsman RI. Predikat ini tentunya mendorong kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hary mewakili Menteri Johnny saat menerima penghargaan.

Sementtara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Boby Hamzar Rafinus menyatakan, gagasan mengenai penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik tidak terlepas dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada April 2022.

“Beliau sangat mendukung agar ke depannya setiap instansi pemerintah mendapatkan predikat mengenai kualitas pelayanan publik yang telah diberikan," ujarnya.

Boby menjelaskan, penilaian itu bertujuan meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang.

“Agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik,” tuturnya.

Pada 2021 Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap terhadap 587 instansi, yang terdiri atas 24 kementerian, 15 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 416 pemerintah kabupaten, dan 98 pemerintah kota.

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan, penilaian bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik guna mencegah maladministrasi.

Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Dari penilaian kepatuhan, diperoleh hasil 17 kementerian (70,8 persen) pada zona hijau, 7 kementerian (29,2 persen) pada zona kuning atau Predikat Kepatuhan Sedang, dan tidak terdapat Kementerian masuk zona merah,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Ombudsman RI juga menyerahkan piagam Penghargaan Kepatuhan Tinggi Tingkat Kementerian Lembaga Tahun 2021 kepada 12 kementerian dan 6 lembaga.

Turut hadir menerima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Tingkat Kementerian Lembaga Tahun 2021, diantaranya perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BPPMI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/20232541/terapkan-standar-layanan-publik-dengan-baik-kemenkominfo-raih-predikat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

MAKI Duga Setoran Lukas Enembe Rp 560 Miliar ke Kasino Judi Bukan dari Uang Pribadi

Nasional
Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Puan dan Cak Imin Ziarah Bareng ke Makam Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

Nasional
Saatnya Reformasi Jilid II

Saatnya Reformasi Jilid II

Nasional
Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Prabowo Wakili Jokowi Bicara di Muktamar Persis

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri demi Nyawa, KPK Putuskan Usai Periksa di Jakarta

Nasional
Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Mahfud Sebut Hakim Agung yang Terseret OTT KPK Lebih dari 1

Nasional
Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud MD: Hukumannya Harus Berat, Jangan Diampuni

Nasional
Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.