Pemilik Meraseti Logistik Budi Hartono Linardi Jadi Tersangka Korupsi Impor Besi Baja

Tersangka baru yang ditetapkan yakni Budi Hartono Linardi (BHL). Secara total ada 3 orang dan 6 korporasi yang telah ditetapkan terkait kasus tersebut.

“Menetapkan BHL selaku Owner/Pemilik dari PT Meraseti Logistic Indonesia, PT Meraseti Transportasi Indonesia, PT Meraseti Maritim Indonesia, PT Meraseti Digital Kreatif, PT Meraseti Konsultama Indonesia, PT Meraseti Bakti Nusantara, PT Meraseti Anugerah Utama, dan PT Meraseti lainnya sebagai tersangka,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (2/6/2022).

Ketut menegaskan, tersangka Budi Hartono langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat guna mempercepat proses penyidikan.

Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRIN-25/F.2/Fd.2/06/2022.

“Selama 20 hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022,” ujarnya.

Ketut menjelaskan, pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai 2021, 6 korporasi yang sudah menjadi tersangka sebelumnya mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia milik tersangka Budi Hartono.

Adapun keenam perusahaan itu adalah PT Bangun Era Sejahtera (PT BES), PT Duta Sari Sejahtera (PT DSS), PT Inti Sumber Bajasakti (PT IB), PT Jaya Arya Kemuning (PT JAK), PT Perwira Adhitama Sejati (PT PAS), dan PT Prasasti Metal Utama (PT PMU).

Menurutnya, untuk meloloskan proses impor tersebut, tersangka Budi dan tersangka Taufiq yang sudah ditetapkan sebelumnya mengurus Surat Penjelasan (Sujel) di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan menyerahkan uang dengan jumlah tertentu.

Uang tersebut diberikan kepada saudara C (almarhum) yang merupakan ASN Direktorat Ekspor Kementerian Perdagangan RI.

“Bahwa Surat Penjelasan (Sujel) yang diurus oleh Tersangka BHL dan Tersangka T dipergunakan untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari Pelabuhan/dari Wilayah Pabean seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional,” ucap dia.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Penjelasan (Sujel) yang diterbitkan, importasi besi atau baja dan baja paduan dari China yang dilakukan oleh keenam korporasi dapat masuk ke Indonesia.

Bahkan, kuota itu melebihi dari kuota impor dalam Persetujuan Impor (PI) yang dimiliki keenam perusahaan itu.

“Setelah besi atau baja dan baja paduan masuk ke wilayah Indonesia kemudian oleh keenam korporasi dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal sehingga produk lokal tidak mampu bersaing,” kata dia.

Diketahui, Kejagung juga sudah menetapkan mantan Kepala Seksi (Kasi) Barang Aneka Industri pada Direktorat Impor Dirjen Perdaganan Luar Negeri Kemendag, Tahan Banurea, sebagai tersangka. Diduga, Tahan turut menerima sejumlah uang untuk mengurus sujel dan proses impor.