Pakar Sebut Belum Ada Urgensi Gelar Sidang "In Absentia" Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, tidak sepakat dengan usul menggelar sidang secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) dalam kasus suap yang membelit Harun Masiku.

Menurut Abdul tidak ada hal mendesak yang membuat perkara yang melibatkan Harun Masiku harus diadili secara in absentia.

Abdul mengatakan, pertimbangan menggelar sidang in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan untuk menentukan status aset yang diduga hasil korupsi dan sudah disita penegak hukum, tetapi tidak diketahui keberadaan pelakunya.

"Jadi tujuan persidangan in absentia itu untuk menyelamatkan aset menjadi harta negara," kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/6/2022).

Abdul mengatakan, jika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset dan harus segera ditetapkan statusnya atau harus dikembalikan kepada negara terkait perkara korupsi yang melibatkan Harun Masiku, maka beralasan untuk dilakukan sidang secara in absentia.

"Tetapi jika tidak ada aset yang disita, ya tidak ada urgensinya," ucap Abdul.

KPK menetapkan Masiku sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 sejak 8 Januari 2020.

Karena keberadaannya tidak diketahui, KPK memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar buronan pada 29 Januari 2020. Lalu pada 30 Juli 2021, Harun masuk daftar buronan dunia dan masuk dalam daftar Red Notice Polisi Internasional (Interpol).

Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri. Wahyu, Agustiani, dan Saeful Bahri sudah divonis bersalah oleh majelis hakim.

Wahyu diganjar 7 tahun penjara dalam proses kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta juga menyatakan Wahyu bersalah dan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara.

Sedangkan Saeful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Kemudian Agustiani divonis 4 tahun penjara.

Dalam proses persidangan kasus pidana seperti korupsi, kata Abdul, jaksa penuntut umum diwajibkan untuk menghadirkan terdakwa.

Usulan untuk menggelar persidangan secara in absentia terhadap Harun Masiku disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

"Ya daripada ditangkap enggak, sidang in absentia enggak, hukum seakan-akan tumpul terhadap perkara Harun Masiku, ya sudah saya minta yang minimalis saja, sidang in absentia," kata Boyamin pada 29 Mei 2022 lalu.

Boyamin mengatakan, kasus yang membelit Masiku lebih baik segera diadili walaupun secara in absentia. Hal itu, kata dia, adalah pilihan yang paling minimal yang bisa dilakukan penegak hukum.

"Toh berkas semua sudah ada karena Wahyu Setiawan (eks komisioner KPU), terus yang 2 orang lainnya itu kan sudah inkrah semua berkasnya. Putusannya sudah ada dan itu terkait Harun Masiku," ucap Boyamin.

Menurut Boyamin, jika KPK tidak juga bersikap terkait dengan gagasan sidang in absentia terhadap Harun Masiku, justru akan menguatkan kesan lembaga penegak hukum itu tidak tegas dalam menangani perkara ini. Di sisi lain, kata dia, persidangan tanpa kehadiran terdakwa justru membuat banyak sisi dari perkara itu yang sulit terungkap.

Pertama adalah soal dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara itu yang sulit diungkap.

"Dengan in absentia itu kan menjadi kotak pandora tertutup, tidak bisa dibuka," ucap Boyamin.

Pada 5 Maret 2020, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah menyampaikan opsi menggelar sidang Harun Masiku secara in absentia jika dia belum tertangkap. Dia mengatakan, kasus Masiku tetap bisa dibawa ke pengadilan walaupun sang tersangka masih buron dan tidak dapat dimintai keterangan selama alat bukti dianggap lengkap.