Salin Artikel

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

KOMPAS.com – Setiap warga negara Indonesia yang tidak mampu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dijamin melalui UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut undang-undang ini, bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Litigasi merupakan penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan. Sementara non-litigasi adalah penyelesaian perkara melalui jalur di luar pengadilan, seperti negosiasi atau mediasi.

Bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan negara meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Orang yang berhak dapat bantuan hukum gratis

Bantuan hukum secara gratis diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2011, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Artinya, yang berhak mendapat bantuan hukum gratis adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan.

Sementara itu, pemberi bantuan hukum gratis adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang.

Syarat dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum gratis

Untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

  • mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
  • menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  • melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Selain itu, ada tata cara yang yang harus dilakukan pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.

Cara-cara tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yakni:

  • Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum;
  • Permohonan yang diajukan paling sedikit memuat identitas pemohon yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen lain yang dikeluarkan instansi berwenang dan uraian singkat mengenai persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
  • Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon dan dokumen yang berkaitan dengan perkara;
  • Jika pemohon tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum;
  • Jika pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
  • Jika pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Pemberi bantuan hukum akan menuangkannya dalam bentuk tertulis;
  • Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon;
  • Jika permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap;
  • Jika bersedia, pemberi bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum;
  • Bantuan hukum diberikan hingga masalah hukum penerima bantuan selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;
  • Namun, jika permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Referensi:

  • UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
  • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/28/05000041/syarat-dan-cara-mendapatkan-bantuan-hukum-gratis

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Nasional
HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

Nasional
Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Nasional
Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Nasional
Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi 'Start'

Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi "Start"

Nasional
Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu 'Ojo Dibandingke' di Hadapan Jokowi...

Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu "Ojo Dibandingke" di Hadapan Jokowi...

Nasional
MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

Nasional
Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Nasional
Kata PDI-P soal Isu Prabowo hingga Ganjar Dapat 'Endorse' Jokowi Maju Pilpres 2024

Kata PDI-P soal Isu Prabowo hingga Ganjar Dapat "Endorse" Jokowi Maju Pilpres 2024

Nasional
Momen Jokowi Peringati HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sesekali Tengahi Sedah Mirah dan Panembahan

Momen Jokowi Peringati HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sesekali Tengahi Sedah Mirah dan Panembahan

Nasional
Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Nasional
PDI-P Targetkan 'Hattrick' Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

PDI-P Targetkan "Hattrick" Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

Nasional
Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Nasional
Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Nasional
KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.