Salin Artikel

Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan "Presidential Threshold" 20 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk mendorong penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

Menurutnya, dengan aturan presidential threshold 20 persen saat ini, berpotensi terjadinya politik transaksional dalam pencalonan presiden tersebut.

“20 persen menjadikan itu transaksional, itu enggak bagus, tadi saya sampaikan, ‘Pak Ketua tolong KPK juga mendorong karena ini tanggung jawab kita bersama’ agar ya syarat-syarat itu harus ditiadakan,” ujar Zulhas saat ditemui di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Rabu ( 25/5/2022).

Lebih jauh, Zulhas pun mengapresiasi langkah KPK yang mendorong agar saksi dan kampanye saat proses pemilu dapat dibiayai negara.

Akan tetapi, lanjut dia, meskipun operasional partai politik sudah dibiayai negara, adanya ambang batas pencalonan untuk presiden dan wakil presiden masih memberatkan partai politik dalam mengikuti gelaran pemilu.

“Itu yang memberatkan partai politik itu, kan saksi. Nah, ini kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara, sudah diusulkan,” papar Zulhas

“Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, TV-nya, iklannya, gitu ya,” ucapnya.

Adapun PAN merupakan partai politik pertama yang diberi pembekalan oleh KPK dalam program executive briefing kepada 20 pimpinan dan pengurus partai politik (parpol). Acara tersebut merupakan bagian dari dalam program politik cerdas berintegritas (PCB).

Dalam pembekalan ini, KPK memberikan materi dalam bentuk ceramah tentang tindak pidana korupsi dan membangun integritas partai politik, serta cara meningkatkan kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang bersih dan bebas dari korupsi.

Selain itu, juga ada sesi dialog membahas upaya dan inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang dihadapi parpol dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan budaya politik berintegritas.

Dalam rangkaian kegiatan pembekalan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen ketua umum parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol.

Komitmen tersebut yakni terkait dengan integritas parpol dalam hal menolak money politic, benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.

Kemudian, kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi.

Selain itu, juga pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Terakhir, PAN diharapkan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/13311811/zulhas-ajak-ketua-kpk-dorong-penghapusan-presidential-threshold-20-persen

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Nasional
Contoh Kasus Justice Collaborator

Contoh Kasus Justice Collaborator

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.