Salin Artikel

Akibat jika Diversi dalam Peradilan Pidana Anak Gagal

KOMPAS.com – Dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, diutamakan penerapan keadilan restoratif dan diversi.

Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut undang-undang ini, keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait dalam mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi merupakan salah satu proses untuk mencapai keadilan restoratif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan:

  • diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan
  • bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun, bagaimana jika kesepakatan diversi dalam peradilan anak tidak tercapai?

Kesepakatan diversi

Kesepakatan penerapan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sebutan bagi anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kesepakatan diversi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak korban. Diversi seperti ini dilakukan oleh penyidik bersama pelaku atau keluarganya atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.

Diversi ini dapat dilakukan untuk:

Akibat jika proses diversi gagal

Bila kesepakatan diversi tidak tercapai maka proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 2012. Dalam pasal tersebut, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan jika:

  • proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau
  • kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam menangani perkara pidana anak, para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Sistem peradilan pidana tersebut mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Referensi:

  • Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
  • UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/04500071/akibat-jika-diversi-dalam-peradilan-pidana-anak-gagal

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Kasus Penembakan Brigadir J, Mahfud: Yang Dilakukan Kapolri Tidak Jelek Banget

Nasional
Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Kisah Foto Proklamasi 17 Agustus 1945 yang Sempat Dikubur di Kebun

Nasional
Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Panggil Kapolri hingga Panglima TNI ke Istana, Bahas Apa ?

Nasional
Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Kala Megawati Unjuk Kebolehan Memasak di Depan Panglima Andika Perkasa

Nasional
Karangan Bunga 'Save Polri' Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Karangan Bunga "Save Polri" Banjiri Mabes Polri, Dukung Kasus Brigadir J Dituntaskan

Nasional
Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Bareskrim Ungkap Dana Sosial Boeing yang Diselewengkan ACT Bertambah Jadi Rp 107,3 Miliar

Nasional
Langkah Bharada E Ajukan 'Justice Collaborator' Dinilai Cerdas

Langkah Bharada E Ajukan "Justice Collaborator" Dinilai Cerdas

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.