Hak Anak dalam Peradilan Pidana

KOMPAS.com – Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Aturan mengenai peradilan pidana anak secara khusus dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

• anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
• anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
• anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat sejumlah ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tak hanya itu, ada hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Hak anak dalam proses peradilan pidana

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

Hak anak yang sedang menjalani masa pidana

Sementara itu, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

• mendapat pengurangan masa pidana;
• memperoleh asimilasi;
• memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
• memperoleh pembebasan bersyarat;
• memperoleh cuti menjelang bebas;
• memperoleh cuti bersyarat; dan
• memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ini diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi:

• Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
• UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)