Salin Artikel

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah hingga kini masih berupaya keras menahan supaya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter.

Menurut dia, harga BBM di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Di Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000, Jerman sudah diangka 31.000, Thailand 20.000, kita ini Pertalite masih 7.650, sekali lagi Rp 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain (harganya) sudah jauh sekali," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

Jokowi menyampaikan, harga bensin di Indonesia masih relatif rendah lantaran pemerintah terus menerus menahan kenaikan.

Upaya ini disebut Jokowi tidak mudah karena di saat bersamaan subsidi energi dari APBN yang harus ditanggung pemerintah jumlahnya juga semakin besar.

"Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ucap Jokowi.

"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," tuturnya.

Di sektor energi, Jokowi menyebut, pemerintah juga menahan kenaikan harga gas dan listrik. Di luar itu, harga pangan juga berupaya untuk ditahan.

Beras misalnya, di Indonesia harganya masih Rp 10.700 per kilogram. Angka ini diklaim jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain yang sudah naik 30-40 persen, bahkan melewati angka 60 persen.

Lonjakan harga barang-barang ini mengakibatkan angka inflasi naik. Amerika yang kenaikan inflasinya tak pernah lebih dari 1 persen, kini berada di angka 8,3 persen.

Kenaikan inflasi di Turki bahkan sudah mencapai hampir 70 persen.

Berkaca dari beberapa negara, Jokowi bersyukur inflasi di Indonesia masih di angka 3,5 persen.

"Tetapi karena kita menahan Pertalite, menahan gas, menahan listrik, begitu itu kita ikutkan ke harga perekonomian ya pasti inflasi kita akan mengikuti, naik," ucap Jokowi.

Presiden mengatakan, situasi sulit dialami semua negara beberapa waktu belakangan. Begitu pandemi virus corona selesai, sedianya setiap negara merencanakan pemulihan ekonomi.

Namun, ketidakpastian global terus menerus terjadi. Belum lagi, ditambah perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina.

Oleh karenanya, Jokowi ingin para menteri, kepala lembaga, jajaran kepala daerah, hingga pimpinan BUMN memiliki kepekaan atau sense of crisis atas keadaan ini.

Ia juga mewanti-wanti jajarannya agar memanfaatkan anggaran secara tepat.

"APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN, betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju. Karena uangnya gede banget, besar sekali," kata kepala negara.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/19073011/jokowi-harga-bbm-di-indonesia-jauh-lebih-murah-karena-pemerintah-terus

Terkini Lainnya

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke