Salin Artikel

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah hingga kini masih berupaya keras menahan supaya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tidak naik dari angka Rp 7.650 per liter.

Menurut dia, harga BBM di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Di Singapura sekarang harga BBM sudah 32.000, Jerman sudah diangka 31.000, Thailand 20.000, kita ini Pertalite masih 7.650, sekali lagi Rp 7.650. Pertamax 12.500. Yang lain (harganya) sudah jauh sekali," kata Jokowi dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/5/2022).

Jokowi menyampaikan, harga bensin di Indonesia masih relatif rendah lantaran pemerintah terus menerus menahan kenaikan.

Upaya ini disebut Jokowi tidak mudah karena di saat bersamaan subsidi energi dari APBN yang harus ditanggung pemerintah jumlahnya juga semakin besar.

"Kapan kita bisa menahan, sampai kapan kita bisa menahan ini, ini pekerjaan kita bersama-sama," ucap Jokowi.

"Sehingga saya minta kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sekali lagi memiliki sense yang sama. Berat, menahan harga seperti itu berat," tuturnya.

Di sektor energi, Jokowi menyebut, pemerintah juga menahan kenaikan harga gas dan listrik. Di luar itu, harga pangan juga berupaya untuk ditahan.

Beras misalnya, di Indonesia harganya masih Rp 10.700 per kilogram. Angka ini diklaim jauh lebih murah dibandingkan negara-negara lain yang sudah naik 30-40 persen, bahkan melewati angka 60 persen.

Lonjakan harga barang-barang ini mengakibatkan angka inflasi naik. Amerika yang kenaikan inflasinya tak pernah lebih dari 1 persen, kini berada di angka 8,3 persen.

Kenaikan inflasi di Turki bahkan sudah mencapai hampir 70 persen.

Berkaca dari beberapa negara, Jokowi bersyukur inflasi di Indonesia masih di angka 3,5 persen.

"Tetapi karena kita menahan Pertalite, menahan gas, menahan listrik, begitu itu kita ikutkan ke harga perekonomian ya pasti inflasi kita akan mengikuti, naik," ucap Jokowi.

Presiden mengatakan, situasi sulit dialami semua negara beberapa waktu belakangan. Begitu pandemi virus corona selesai, sedianya setiap negara merencanakan pemulihan ekonomi.

Namun, ketidakpastian global terus menerus terjadi. Belum lagi, ditambah perang yang tak kunjung usai antara Rusia dan Ukraina.

Oleh karenanya, Jokowi ingin para menteri, kepala lembaga, jajaran kepala daerah, hingga pimpinan BUMN memiliki kepekaan atau sense of crisis atas keadaan ini.

Ia juga mewanti-wanti jajarannya agar memanfaatkan anggaran secara tepat.

"APBN kita, APBD kita, anggaran yang ada di BUMN, betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa betul-betul fokus ke titik yang kita tuju. Karena uangnya gede banget, besar sekali," kata kepala negara.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/19073011/jokowi-harga-bbm-di-indonesia-jauh-lebih-murah-karena-pemerintah-terus

Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke