Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang dinilai gagal dalam mengurus masalah distribusi dan lonjakan harga minyak goreng.

Menurut dia, keputusan Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng kurang tepat.

"Alangkah bijak jika Jokowi menunjuk menteri yang bersangkutan atau malah mengganti menteri yang tidak kapabel dengan orang yang baru. Bisa pula dari kalangan profesional," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Menurut Ari, keputusan Jokowi kembali memberi tugas baru kepada Luhut memicu masyarakat bertanya-tanya apakah tidak ada orang lain yang lebih kompeten dalam mengurusi berbagai persoalan.

Ari mengatakan, pemberian keistimewaan jabatan yang berlebih dan menumpuk kepada satu sosok tidak baik secara manajemen birokrasi karena dipastikan tidak maksimal baik dari aspek fungsional dan aspek kelembagaan.

Selain itu, keputusan Jokowi kembali memberi Luhut tugas baru menunjukkan kedudukan sang menteri di kabinet "lebih" dari yang lainnya.

"Penunjukan Luhut di berbagai posisi juga semakin menegaskan Luhut memang sudah berkategorikan 'Menteri Superior' alias Perdana Menteri," ujar Ari.

Pemberian tugas baru dari Jokowi diungkapkan Luhut dalam Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, yang ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/5/2022).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali," kata Jodi kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kata Jodi, Luhut tak sendiri. Dia juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya.

Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

Jodi menambahkan, pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan ini. Diharapkan, persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.