Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Hal itu dibenarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Benar Brigjen Chandra sudah ditetapkan sebagai penjabat bupati. Dia memang anggota TNI tapi ditugaskan di luar instansi induknya,” tutur Mahfud pada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Ia menjelaskan, penunjukan itu telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut penjabat kepala daerah bisa dipilih dari anggota aktif TNI-Polri yang tidak aktif secara fungsional di institusi induknya.

“Misalnya, mereka yang bekerja di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), Kemenko Polhukam, Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), BIN (Badan Intelijen Nasional), Setmil (Sekretariat Militer), Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan lain-lain,” paparnya.

“Aturan dan putusan MK mengatur begitu. Brigjen Chandra itu sudah lama dipekerjakan di BIN,” kata Mahfud.

Ia pun mengatakan, putusan MK juga memperbolehkan anggota TNI-Polri yang alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang telah pensiun dapat ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah.

“Contohnya Paulus Waterpauw Pati Polri bintang 3 yang sekarang jadi Penjabat Gubernur Papua Barat. Pak Waterpauw itu sekarang bekerja di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” imbuh dia.

Diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk empat nama untuk menggantikan tiga bupati dan satu wali kota di Maluku.

Bupati Seram Bagian Barat diisi oleh Brigjen Chandra yang menggantikan Yustinus Akerina, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Bodewin Wattimena menjadi Penjabat Wali Kota Ambon menggantikan Richard Louhenapessy.

Lalu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Djalaludin Salampessy yang ditunjuk menjadi Penjabat Bupati Buru menggantikan Ramli Umasugi, terakhir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku Daniel E. Indey menjadi Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar menggantikan Petrus Fatlolon.