Ambisi Cak Imin Jadi Capres, antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memang kerap menuai sorotan. Celetukan dan manuvernya terkadang nyeleneh, tak jarang tuai kritikan.

Terbaru, Cak Imin, begitu sapaan akrabnya, ikut bicara soal Koalisi Indonesia Bersatu yang baru dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dia bilang, partainya siap merapat ke koalisi tersebut, tetapi dengan satu syarat, dirinya harus diusung sebagai calon presiden (capres).

"Saya siap bergabung asal capresnya saya," kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (22/5/2022).

Muhaimin mengaku menyambut baik gagasan Koalisi Indonesia Bersatu. Dia mengatakan, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai mana pun dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Kami terus menjalin komunikasi di DPR, tapi secara khusus belum. Kami terbuka," ujarnya

Wakil Ketua DPR itu bahkan mengaku, banyak kalangan yang mendorongnya maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Salah satu dukungan disebut berasal dari warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin.

"Insya Allah kami siap bersama-sama menyukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kami, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin," klaim dia.

Respons koalisi

Koalisi Golkar-PAN-PKB pun angkat bicara merespons Muhaimin. Ketua DPP Partai Golkar Ace Ace Hasan Syadzily menyatakan, Koalisi Indonesia Bersatu bersedia saja menerima PKB.

Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tentang calon presiden mesti dibahas lebih dahulu oleh seluruh ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi.

"Soal figur ini akan kami bahas bersama dengan Ketua Umum partai koalisi. Kami akan membahasnya bersama-sama. Jadi kalau Cak Imin mau gabung sangat terbuka. Kita ngopi-ngopi dulu, baru bahas figur," kata Ace kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Di sisi lain, PAN mengaku tak masalah jika Muhaimin ingin jadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu. Hanya saja, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menekankan, Muhaimin harus unggul agar pencalonannya tak berujung pada kekalahan.

"Jika KIB akan mengusung Cak Imin sebagai capres, maka di atas hitungan kertas harus menang. Kalau tidak menang, kan dada jadi sesak, mata berkunang-kunang, dan tensi darah naik," kata Yoga dalam keterangan tertulis, Senin (23/5/2022).

Yoga mengatakan, dalam memilih pasangan calon yang akan diusung, KIB akan mengukur sejumlah kriteria, baik itu tingkat kesukaan, elektabilitas, maupun variabel penting lainnya dari seorang tokoh.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani juga menyatakan, partainya tak masalah Muhaimin mengajukan diri sebagai calon presiden melalui Koalisi Indonesia Bersatu.

Namun, sama seperti Ace, kata Arsul, penentuan nama capres nantinya akan dimusyawarahkan bersama anggota koalisi lain.

"Tidak jadi masalah jika PKB ingin ajukan ketumnya ke KIB sebagaimana Partai Golkar juga ajukan Pak Airlangga Hartarto. Sekali lagi, semuanya nanti dimusyawarahkan sesuai dengan semangat kebersamaan yang terus akan dibangun," kata Arsul kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Arsul mengatakan, Indonesia Bersatu merupakan koalisi terbuka. Koalisi ini tak menutup pintu dari partai lain yang hendak bergabung, serta menerima usulan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

Ambisi "nyapres"

Muhaimin memang telah terang-terangan menyatakan ambisinya untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Pernyataan ini diumumkan Muhaimin jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai.

Kala itu, Oktober 2021, Muhaimin bilang, Pilpres 2024 merupakan tantangan bagi dirinya untuk maju sebagai capres. Namun, ia tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil langkah.

"Ya saya rasa itu sebagai tantangan, saya siap. Tapi harus bersabar dulu karena pilpres masih lama. Kita tunggu perkembangan nanti seperti apa terkait peta politiknya," kata Muhaimin di sela kegiatan silaturahmi dengan para tokoh ulama di wilayah Brebes-Tegal, Jawa Tengah, Minggu (17/10/2021), dikutip dari siaran pers.

Muhaimin mengeklaim, kader PKB di seluruh daerah mengharapkan dan mendukung dirinya maju sebagai capres pada 2024.

Untuk itu, PKB akan menggalang kekuatan dengan partai politik lain karena PKB tidak bisa mengusung capres sendiri pada Pilpres 2024.

"Hingga saat ini, kepengurusan PKB di daerah-daerah masih solid. Dan jika nantinya maju maka untuk mencari figur capres, PKB akan berkoordinasi dengan parpol lainnya untuk berkoalisi," kata Muhaimin kala itu.

Ambisi Muhaimin ini juga diumbar di Pilpres 2019. Namun, berbeda dari sekarang, saat itu Muhaimin percaya diri untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Baliho-baliho di sudut-sudut jalan kota saat itu memajang wajahnya besar-besar, lengkap dengan tulisan "Cak Imin Cawapres 2019".

Dengan gaya nyelenehnya, Imin berkali-kali menyatakan harapannya bakal dipilih sebagai cawapres Jokowi. Bahkan, dia pernah bilang, Jokowi akan kalah di Pilpres 2019 jika tidak menggandeng dirinya sebagai calon wakil presiden.

"Saya cuma bisa mengingatkan, kalau bukan saya (cawapresnya) dikhawatirkan (Jokowi) bisa kalah," kata Cak Imin, 5 Mei 2018.

Namun, pada akhirnya Muhaimin tak menjadi cawapres dari siapa pun. Di Pilpres 2019, Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin, sedangkan Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno.

Sementara Muhaimin, harus rela mengubur impiannya tak jadi cawapres di Pilpres 2019.

Guyon politik

Menanggapi pernyataan terbaru Muhaimin soal keinginan diusung jadi capres oleh Koalisi Indonesia Bersatu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Cak Imin tak serius.

Sebab, hingga kini elektabilitasnya masih terbilang rendah. Menurut Yunarto, Muhaimin sendiri juga menyadari itu.

"Sebelum modal politik elektabilitas cukup tinggi, saya pikir statement ini nggak bisa dianggap serius," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Yunarto menilai, langgam politik Muhaimin memang senang bercanda. Ini terlihat dari banyak pernyataannya, termasuk baru-baru ini soal usulan penundaan pemilu demi menyelamatkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Muhaimin sendiri, menurut Yunarto, sebenarnya menyadari bahwa dirinya tak punya cukup elektabilitas untuk menjadi calon presiden di 2024.

Dalam berbagai survei, elektabilitasnya hanya berkisar di angka 1 persen, setara dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Meski begitu, Yunarto mengaku paham mengapa Imin begitu percaya diri untuk melempar guyonan semacam ini. Hal itu tak lepas dari suara partainya yang bisa dibilang cukup besar.

Pada Pemilu 2019 lalu, PKB berada di urutan kelima dengan perolehan 13.570.970 atau 9,69 persen suara. Angka ini dikonversikan menjadi 58 kursi DPR RI.

"Ini harga yang mahal yang bisa ditawarkan memang buat koalisi lain untuk memenuhi presidential threshold," ucap Yunarto.

Kendati demikian, Yunarto menegaskan bahwa suara partai yang besar tak cukup menjadi modal melangkah di panggung pilpres. Jika Muhaimin serius ingin dilirik sebagai capres di 2024, maka dia punya PR besar untuk mendongkrak elektabilitas dengan kilat.

"Bagaimana seorang ketua parpol bergabung dengan koalisi partai lain dan menempatkan dirinya harganya tinggi ya dia harus memiliki elektabilitas tinggi. Cak Imin belum memiliki modal itu, jadi menurut saya ini lebih ke arah joke (candaan) politik saja," kata dia.

Ganjalan elektabilitas

Senada dengan Yunarto, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pernyataan Muhaimin hanya sebatasan candaan ala NU.

Sekalipun Muhaimin benar-benar ingin jadi capres, Ujang yakin Koalisi Indonesia Bersatu enggan mengusung dia. Lagi-lagi, ini tak lepas dari persoalan elektabilitas Muhaimin yang masih cekak.

"Harapan Cak Imin jika capres berat, paling tidak cawapres pun boleh lah," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Ujang mengatakan, setiap ketua umum partai pasti punya cita-cita menjadi calon presiden, tak terkecuali Muhaimin.

Namun, kata dia, semuanya bergantung pada rakyat. Pada akhirnya rakyat yang bisa menilai pantas atau tidaknya seseorang menjadi capres atau cawapres.

"Dan pandangan rakyat itu bisa dilihat dari elektabilitas capres atau cawapres. Jika elektabilitas nya tinggi, maka ada dan punya dukungan rakyat," kata Ujang.

"Namun jika elektabilitas nya rendah, itu tanda rakyat masih belum sreg dengan capres dan cawapres itu," tuturnya.