Salin Artikel

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Hal ini disampaikan Hasyim usai melakukan audiensi bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5/2022).

"Kita tahu semua yang namanya pemilu, pilkada, adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi," kata Hasyim di lokasi.

Hasyim pun menyampaikan sejumlah informasi perkembangan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024.

Adapun di tahun 2024 nanti, pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada akan dilakukan secara serentak.

"Kami sampaikan bahwa walau pun pemilunya disebut pemilu 2024, tapi tahapan akan dimulai pada tahun 2022 ini tepatnya 14 Juni 2022," ujar Hasyim.

Selanjutnya, Hasyim menyebutkan agenda pemilu akan melibatkan banyak banyak orang.

Ia menilai, potensi masalah keamanan juga dapat terjadi. Maka itu, KPU melakukan koordinasi dengan Polri.

"Untuk mengamankan di antaranya seperti kegiatan pengadaan, kemudian produksi dan distribusi logistik, kemudian pengamanan kampanye, pengamanan giat pemungutan, penghitungan suara, sampai rekapitulasi di tingkat nasional," ujarnya.

Ia mengatakan, pihak Kepolisian tentu akan terlibat aktif dalam pengamanan kegiatan pemilu dan pilkada 2024.

Pasalnya, banyak Kepolisian juga akan terlibat banyak dalam proses pemilu.

"Seperti untuk keperluan pencalonan diperlukan surat keterangan catatan kepolisian untuk semua calon misalkan, itu bagaimana mekanisme prosedurnya, kemudian yang lain-lain juga terutama yang berkaitan pengamanan keigatan pemilu 2024 dan pilkada 2024," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri mengapresiasi KPU yang melalukan koordinasi terkait proses pelaksanaan pemilu serentak.

Menurutnya, pelaksanaan pemilu 2024 akan jauh lebih kompleks.

"Sehingga perlu persiapan pengamanan yang lebih awal," ujar Listyo.

Mantan Kapolda Banten ini memastikan pihaknya akan melakukan pengamanan terkait dengan proses pelaksanaan yang bersifat administrasi sampai dengan yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan.

Listyo berharap pemilu serentak 2024 dapat berjalan lancar dan aman.

"Mulai dari tahapan awal sampai dengan pelaksanaan rangkaian kamapnye, sampai dengan proses rekapitulasi," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/17401091/kpu-pemilu-ajang-legal-meraih-atau-pertahankan-kekuasaan-tensi-politik-akan

Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke