Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, Sirekap diakui sangat penting untuk membantu meringankan beban kerja KPPS akibat banyaknya formulir sebagai dampak Pemilu serentak 2024.

"Sirekap sangat penting ke depan untuk meringankan rekan-rekan di badan ad hoc. Kami berharap kejadian di 2019 (saat ratusan petugas meninggal dunia) itu tidak terulang kembali," kata Idham dalam diskusi virtual Kode Inisiatif, Minggu (22/5/2022) bertajuk "Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Teknologi Informasi".

Idham menuturkan, KPU berharap Sirekap mampu memangkas waktu yang diduga menjadi penyebab lelahnya petugas KPPS menghitung surat suara formulir model C1.

Diketahui, banyaknya formulir model C1 atau formulir hasil penghitungan suara sebagai imbas Pemilu serentak, membuat petugas KPPS kelelahan dan bekerja melebihi batas waktu.

Idham menjelaskan, Sirekap nantinya memudahkan KPPS lantaran menggunakan kecanggihan teknologi digital.

"Ke depan, Sirekap akan digunakan dengan harapan memangkas waktu sehingga rekan-rekan dalam penyerahan hasil perolehan suara bisa melalui format digital. Tentunya dalam hal ini adalah PDF, sehingga tidak bisa diubah-ubah," jelasnya.

Sebelum mengutarakan hal itu, Idham menilai bahwa kejadian ratusan KPPS yang meninggal dunia menjadi pelajaran berharga bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Sehingga, menurut dia, KPU kemudian belajar untuk membuat desain penyelenggaraan pemilu agar tidak membebani kerja petugas, utamanya pada tingkatan Badan Ad Hoc seperti KPPS.

"Karena kita ketahui, Pemilu kita adalah pemilu lima kotak atau lima jenis surat suara, sehingga kami dituntut untuk mendesain formulir yang lebih aplikatif atau user friendly. Sehingga rekan-rekan KPPS atau badan ad hoc tidak merasa kesulitan," tuturnya.

Dia mengatakan, pada pengalaman 2019, pemungutan penghitungan suara memang menimbulkan duka mendalam.

Ada lebih dari 850 penyelenggara pemilu seluruh Indonesia yang meninggal dunia. Untuk itu, KPU berkomitmen mengantisipasi hal tersebut terjadi kembali.

"Sehingga Sirekap menempati posisi strategis. Karena pada saat 2019 election day, problemnya ada di penggandaan formulir hasil penghitungan suara atau yang kita kenal dengan model C1. Misalkan saja di Jawa Barat ada 50 calon DPD, bisa dibayangkan kalau misalnya DPD saja ada 25 calon DPD, atau 50 persen yang mengirimkan calonnya. Maka, proses penggandaannya ya sebanyak itu," pungkas Idham.