Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan bersama.

Sistem politik memiliki suatu ukuran tertentu sejauh mana keberhasilan dan kegagalan dalam suatu sistem politik.

Sebuah sistem politik telah memiliki kapabilitas apabila telah mampu menghadapi kenyataan dan tantangannya di dalam kehidupan politik. Sehingga dengan kapabilitasnya, sistem politik mampu memiliki daya tahan terhadap perkembangan situasi politik.

Sebuah sistem politik dapat dilihat kapabilitasnya dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah kapabilitas regulatif.

Pengertian Kapabilitas Regulatif

Kapabilitas regulatif adalah ukuran kinerja suatu sistem politik dalam melakukan kontrol atau pengawasan terhadap individu atau kelompok masyarakat di dalam sebuah negara.

Kapabilitas regulatif juga dilihat dari bagaimana sebuah peraturan atau kebijakan diaplikasikan.

Hal-hal yang termasuk peraturan adalah Undang-undang Dasar, Undang-undang, dan peraturan lainnya yang memiliki daya paksa untuk mengatur seseorang atau kelompok masyarakat.

Ukuran kemampuan regulatif adalah sejauh mana daya peraturan menjangkau atau berpengaruh terhadap kehidupan individu maupun kolektif dan bagaimana frekuensi atau intensitas suatu sistem politik terhadapnya.

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi menyatakan bahwa keabsahan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar perlu diuji. Misalnya, melalui hak menguji materiil atau judicial review oleh mahkamah konstitusi terhadap Undang-undang dan produk di bawahnya.

Pengujian bertujuan untuk mencegah adanya pengaturan yang memiliki potensi bertentangan dengan asas keadilan. Sehingga, tindakan sewenang-wenang pemerintah dapat dihindari.

Mekanisme suprastruktur politik Indonesia selalu menunjukkan adanya perhatian serius dalam menghadapi pentingnya daya regulatif terhadap bidang vital dan menyangkut hajat hidup rakyat.

Salah satu contohnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Di dalam kehidupan politik, pengaturan terhadap setiap individu dalam sistem politik menjadi sangat penting karena sering mengakibatkan adanya benturan pendapat.

Pelarangan kegiatan politik tertentu, pengendalian atau pengawasan media massa. pembebasan kebebasan berserikat, dan pembatasan kebebasan perjalanan merupakan isu yang selalu diperdebatkan keabsahannya apabila dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dan demokrasi.

Referensi

• Harnawansyah, Fadhillah. 2020. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka